Ngaku masih sibuk, ketua DPR belum juga lapor LHKPN
Merdeka.com - Pengakuan Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik. Akom menjadi salah satu dari setidaknya 203 anggota DPR belum melaporkan harta kekayaan.
Meski selama 15 tahun menjadi anggota dewan Akom baru sekali melaporkan LHKPN, dia membela diri dengan beralasan belum sempat.
"Saya sampaikan saya termasuk, saya akan proses. Untuk hari-hari ini terus terang saya tidak ada waktu. Saya harus bekerja sesuai yang diberikan tugas kepada saya. Yang satu belum selesai, tamu di ruang sebelah sudah menunggu. Waktu saya terus terang saja tersedot," kata Akom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3).
-
Apa saja tugas yang harus diprioritaskan dalam mengatur jam kerja? Buat daftar tugas yang perlu diselesaikan dan prioritaskan tugas-tugas tersebut. Fokuslah pada tugas-tugas yang paling penting dan mendesak terlebih dahulu.
-
Kenapa Pemprov DKI ingin atur jam kerja? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Kapan ASN DKI WFH? Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta secara selektif pada 16-17 April 2024.
-
Kenapa harus mengatur jam kerja? Setiap perusahaan pasti memiliki ketentuan jam kerja yang harus ditaati oleh para karyawannya, Bekerjalah sesuai dengan porsi jam kerja tersebut, dan berhentilah bekerja ketika jamnya sudah selesai.
-
Kenapa ASN DKI diharuskan WFH? Hal ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H.
-
Bagaimana cara menangani tugas yang mendesak namun tidak penting? Kegiatan pada poin ini berisi hal yang tidak penting namun harus tetap dikerjakan. Pekerjaan yang tidak penting ini biasanya bisa didelegasikan kepada rekan kerja.Adanya bantuan ini dapat membantu kamu untuk fokus pada pekerjaan yang lebih penting tanpa mengurangi perhatian pada tugas tersebut.
Politisi Partai Golkar ini mengaku tengah menyiapkan timnya untuk menyelesaikan kewajiban LHKPN. Dia juga berharap anggota dewan yang lain segera menyerahkan laporannya juga ke KPK.
"Untuk anggota DPR lain, kita berikan kesempatan saat reses. Kalau reses kan tugas di luar, banyak kesempatan lah untuk menggarap itu. Saya sudah sampaikan dalam rapat. Untuk sama-sama kita selesaikan juga, kira-kira begitu," tuturnya.
Akom berharap agar masing-masing pimpinan fraksi aktif mendesak anggotanya untuk menyerahkan LHKPN. Jika anggotanya kesulitan, pimpinan fraksi harus membantu.
"Saya kira kita melalui mekanisme fraksi, kita lakukan dan MKD juga pasti akan melakukan koordinasi dengan masing-masing. Di sini yang punya apa namanya kebijakan anggota itu fraksi. Karena fraksi itu kepanjangan tangan DPR," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya hal itu juga berlaku bagi anggota partai yang jadi kepala daerah hingga menteri.
Baca SelengkapnyaDia mengingatkan batas akhir penyerahan laporan LHKPN bagi calon anggota DPRD terpilih pada minggu kedua.
Baca SelengkapnyaPansus angket haji menunda rapat perdana hingga pekan depan
Baca SelengkapnyaMenurut dia, ketidakhadirannya pada rapat paripurna dapat dimaklumi
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan saat ini Presiden Jokowi sedang melakukan tugas negara. Sedangkan Gibran, Puan menegaskan akan bertemu dalam waktu dekat
Baca SelengkapnyaKeluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca SelengkapnyaKuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan surat pemanggilan tersebut baru diterima kliennya pada pagi tadi.
Baca Selengkapnya