Ngototnya Menteri Rini dorong proyek kereta cepat patut dicurigai

Merdeka.com - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya disetujui Presiden Joko Widodo menimbulkan kontroversi. Jokowi yang awalnya menolak, kemudian menyetujui proposal dari China dan bahkan mengeluarkan Perpres.

Menteri BUMN Rini Soemarno dituding menjadi pihak yang mendorong China menggarap megaproyek tersebut. "Pertanyaannya, ada apa di balik ambisi Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno) untuk membangun kereta api cepat itu. ini perlu diinvestigasi lebih lanjut," kata Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad di Jakarta, Senin (26/10).

Kecurigaannya beralasan mengingat tiga menteri yang terkait dengan proyek tersebut menolak membubuhkan tanda tangannya. Ngototnya Menteri BUMN mewujudkan proyek ini patut dicurigai.

"Sudah ditolak oleh paling 3 menteri, ada menteri perhubungan tidak berikan persetujuan, menteri Bappenas waktu itu (Andrinof) juga keberatan dengan program itu, menteri Rizal Ramli juga keberatan. kelihatan yang ngotot dengan upaya membangun jalur kereta cepat hanya Menteri BUMN," ujarnya.

Chalid mendesak Jokowi membatalkan proyek yang dibangun antara konsorsium perusahaan BUMN bersama perusahaan China. "Saya kira butuh ketegasan presiden menegur menteri BUMN dan membatalkan rencana itu karena hanya akan menimbulkan beban yang sangat besar bagi utang negara," katanya.

Chalid menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak efektif mengingat sudah ada tol Cipularang. Selain itu, sudah ada jalur kereta yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung.

Dia yakin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung hanya akan menguntungkan kepentingan bisnis pihak tertentu. Sebab, kereta tersebut rencananya berhenti di beberapa titik yang dikuasai sejumlah pengembang.

"Kami menduga kereta cepat ini hanya untuk melayani kepentingan bisnis properti. Rencana pemberhentian-pemberhentian itu tanah-tanahnya kalau diselidiki sudah mulai dikuasai developer-developer," tegasnya.