Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Nico Siahaan Bantah Minta Sumbangan ke Bupati Nonaktif Cirebon

Nico Siahaan Bantah Minta Sumbangan ke Bupati Nonaktif Cirebon Nico Siahaan. ©kapanlagi.com

Merdeka.com - Anggota DPR RI, Nico Siahaan membantah terlibat dalam kasus jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ia pun tidak meminta sumbangan kepada terdakwa Bupati Nonaktif, Sunjaya Purwadi Sastra untuk acara Sumpah Pemuda yang diselenggarakan PDIP.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL.RE Martadinata, Rabu (13/9). Dalam perkara tersebut, aliran uang dari jual beli jabatan oleh Sunjaya sebagian digunakan untuk menyumbang acara partai.

Pada tanggal 28 Oktober, PDIP mengagendakan acara sumpah pemuda di JI Expo, Jakarta dengan estimasi anggaran Rp 1 miliar. Nico Siahaan ditunjuk dan disepakati sebagai ketua panitia.

Orang lain juga bertanya?

Semua kader PDIP mengetahui acara tersebut dan banyak yang memberikan sumbangan. Hanya saja, ia tidak mengetahui secara detil berapa total yang terkumpul dan siapa saja yang ikut urunan.

"Saya gak paham yang nyumbang berapa, itu lebih ke bendahara," kata Nico.

Sunjaya adalah satu dari sekian banyak yang menyatakan ingin menyumbang. Itu pun tidak secara khusus disampaikan pada dirinya.

Lalu, pada tanggal 22 Oktober Sunjaya mengirimkan uang sumbangan. Namun, sehari kemudian Sunjaya dicokok KPK. Mengetahui hal itu, Nico menginstruksikan kepada panitia untuk tidak menggunakan uang sumbangan dari Sunjaya, karena khawatir akan menimbulkan masalah.

"Kami dapat informasi beliau (Sunjaya) ditangkap. Kami memutuskan untuk tidak menggunakan uang tersebut," terangnya sembari menyatakan bahwa sumbangan uang dari Sunjaya sudah diserahkan kepada KPK pada akhir November 2018.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadisastra diduga melakukan praktik permintaan uang kepada pejabat sejak pertama kali menjabat pada tahun 2014.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada terdakwa Sunjaya. Dalam OTT tersebut, Sunjaya menerima Rp 100 juta dari Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto, terkait imbalan atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai pejabat di pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Dalam dakwaan, Sunjaya mempunyai harga terkait promosi jabatan. Jabatan setingkat eselon IIIA sebesar Rp 100 juta. Untuk jabatan setingkat eselon IIIB sebesar Rp 50 juta sampai dengan Rp 75 juta. Sedangkan, jabatan setingkat eselon IV sebesar Rp 25 juta sampai dengan Rp 30 juta.

Sebagian hasil uang suap yang diterima Sunjaya diduga mengalir ke PDIP untuk acara Hari Sumpah Pemuda.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bantah Saksi Mahkota, SYL: Saya Merasa Tidak Pernah Perintahkan Cari Uang
Bantah Saksi Mahkota, SYL: Saya Merasa Tidak Pernah Perintahkan Cari Uang

SYL yang duduk di kursi terdakwa perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan, membantah keterangan saksi mahkota.

Baca Selengkapnya
ASN Terjaring OTT Terkait Dugaan 'Serangan Fajar' Pemilu, Ditemukan Amplop Berisi Uang
ASN Terjaring OTT Terkait Dugaan 'Serangan Fajar' Pemilu, Ditemukan Amplop Berisi Uang

Pegawai yang bertugas di Kantor Kecamatan Karangtengah itu ditangkap di rumahnya.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).

Baca Selengkapnya
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK

KPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.

Baca Selengkapnya
Eks Walkot Endus Pengerahan Kepling & ASN Menangkan Paslon Tertentu di Pilkada Sumut, Timses Bobby Bereaksi
Eks Walkot Endus Pengerahan Kepling & ASN Menangkan Paslon Tertentu di Pilkada Sumut, Timses Bobby Bereaksi

Mantan Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, mendapat informasi dari kepling yang diminta untuk memenangkan salah satu paslon di Pilkada Sumut.

Baca Selengkapnya
KPU Rancang Aturan Penundaan Pelantikan Bila Calon Kepala Daerah Tidak Lapor Dana Kampanye
KPU Rancang Aturan Penundaan Pelantikan Bila Calon Kepala Daerah Tidak Lapor Dana Kampanye

Aturan main itu dibuat untuk pasangan calon yang tidak menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye.

Baca Selengkapnya
Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos
Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos

Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.

Baca Selengkapnya
Gugatan Praperadilan Bupati Situbondo Ditolak, Begini Kata KPK
Gugatan Praperadilan Bupati Situbondo Ditolak, Begini Kata KPK

Gugatan praperadilan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya
Cerita Saksi Berikan 4 Ribu Dollar ke Anak Buah SYL
Cerita Saksi Berikan 4 Ribu Dollar ke Anak Buah SYL

Kata Fajar mata uang dollar tersebut diberikan kepada sekretaris pribadi Kasdi, Herdian secara tunai.

Baca Selengkapnya
Diduga Buat Kegiatan Fiktif & Rugikan Negara Rp5 M, Sekum dan Eks Ketua Harian KONI Sumsel Dibui
Diduga Buat Kegiatan Fiktif & Rugikan Negara Rp5 M, Sekum dan Eks Ketua Harian KONI Sumsel Dibui

Penyidik perlu melakukan penahanan karena khawatir keduanya akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti lain.

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
Dilema Eks Sekjen Kementan Terpaksa Patuh Perintah SYL: Tertekan Tapi Takut Kehilangan Jabatan
Dilema Eks Sekjen Kementan Terpaksa Patuh Perintah SYL: Tertekan Tapi Takut Kehilangan Jabatan

Selama adanya pengumpulan dana untuk kebutuhan SYL, Kasdi mengatakan situasi kerja di Kementan menjadi tidak kondusif.

Baca Selengkapnya