Nico Siahaan Bantah Minta Sumbangan ke Bupati Nonaktif Cirebon
Merdeka.com - Anggota DPR RI, Nico Siahaan membantah terlibat dalam kasus jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ia pun tidak meminta sumbangan kepada terdakwa Bupati Nonaktif, Sunjaya Purwadi Sastra untuk acara Sumpah Pemuda yang diselenggarakan PDIP.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL.RE Martadinata, Rabu (13/9). Dalam perkara tersebut, aliran uang dari jual beli jabatan oleh Sunjaya sebagian digunakan untuk menyumbang acara partai.
Pada tanggal 28 Oktober, PDIP mengagendakan acara sumpah pemuda di JI Expo, Jakarta dengan estimasi anggaran Rp 1 miliar. Nico Siahaan ditunjuk dan disepakati sebagai ketua panitia.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Siapa yang menolak uang suap ratusan juta? Jujurnya Jenderal TNI Tolak Uang Suap Ratusan Juta Banyak pejabat tersandung kasus korupsi, tapi Mayjen Eddie M Nalapraya justru tak tergiur uang suap.
-
Siapa yang menerima uang pungli? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi etik terhadap PLT Karutan periode 2020-2021, Ristanta. Ia terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) dengan menerima sejumlah uang Rp30 juta dari para tahanan.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Kenapa Fajar Novianasyah kasih uang ke anak buah SYL? Fajar Novianasyah mengatakan dirinya pernah diminta sejumlah uang dalam bentuk dollar kepada anak buah SYL dikarenakan kondisi Biro Umum Kementerian Pertanian (Kementan) yang pada saat itu dalam kondisi yang tidak Baik-Baik saja.
Semua kader PDIP mengetahui acara tersebut dan banyak yang memberikan sumbangan. Hanya saja, ia tidak mengetahui secara detil berapa total yang terkumpul dan siapa saja yang ikut urunan.
"Saya gak paham yang nyumbang berapa, itu lebih ke bendahara," kata Nico.
Sunjaya adalah satu dari sekian banyak yang menyatakan ingin menyumbang. Itu pun tidak secara khusus disampaikan pada dirinya.
Lalu, pada tanggal 22 Oktober Sunjaya mengirimkan uang sumbangan. Namun, sehari kemudian Sunjaya dicokok KPK. Mengetahui hal itu, Nico menginstruksikan kepada panitia untuk tidak menggunakan uang sumbangan dari Sunjaya, karena khawatir akan menimbulkan masalah.
"Kami dapat informasi beliau (Sunjaya) ditangkap. Kami memutuskan untuk tidak menggunakan uang tersebut," terangnya sembari menyatakan bahwa sumbangan uang dari Sunjaya sudah diserahkan kepada KPK pada akhir November 2018.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadisastra diduga melakukan praktik permintaan uang kepada pejabat sejak pertama kali menjabat pada tahun 2014.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada terdakwa Sunjaya. Dalam OTT tersebut, Sunjaya menerima Rp 100 juta dari Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto, terkait imbalan atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai pejabat di pemerintahan Kabupaten Cirebon.
Dalam dakwaan, Sunjaya mempunyai harga terkait promosi jabatan. Jabatan setingkat eselon IIIA sebesar Rp 100 juta. Untuk jabatan setingkat eselon IIIB sebesar Rp 50 juta sampai dengan Rp 75 juta. Sedangkan, jabatan setingkat eselon IV sebesar Rp 25 juta sampai dengan Rp 30 juta.
Sebagian hasil uang suap yang diterima Sunjaya diduga mengalir ke PDIP untuk acara Hari Sumpah Pemuda.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
SYL yang duduk di kursi terdakwa perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan, membantah keterangan saksi mahkota.
Baca SelengkapnyaPegawai yang bertugas di Kantor Kecamatan Karangtengah itu ditangkap di rumahnya.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaKPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.
Baca SelengkapnyaMantan Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, mendapat informasi dari kepling yang diminta untuk memenangkan salah satu paslon di Pilkada Sumut.
Baca SelengkapnyaAturan main itu dibuat untuk pasangan calon yang tidak menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye.
Baca SelengkapnyaTeguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaGugatan praperadilan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaKata Fajar mata uang dollar tersebut diberikan kepada sekretaris pribadi Kasdi, Herdian secara tunai.
Baca SelengkapnyaPenyidik perlu melakukan penahanan karena khawatir keduanya akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti lain.
Baca SelengkapnyaDari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaSelama adanya pengumpulan dana untuk kebutuhan SYL, Kasdi mengatakan situasi kerja di Kementan menjadi tidak kondusif.
Baca Selengkapnya