Nomor Identitas e-KTP Bisa Jadi Solusi Sengkarut DPT Pemilu

Merdeka.com - Sudah menjadi rahasia umum jika pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung di Indonesia kerap mengalami masalah, salah satunya pendataan data pemilih yang menjadi faktor penting dalam pemilu langsung.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menilai jika Indonesia ingin keluar dari masalah data, pemerintah harus menyelesaikan dan menyempurnakan digitalisasi nomor identitas warga pada E-KTP.

"Sekali lagi untuk pemilihan, kita harus menjawab bahwa kita bisa menghindari kecurangannya, dengan selesaikan E-KTP dengan digitalisasi menggunakan nomor identitas yang ada di Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Kalau kita punya itu banyak sekali masalah yang kita hindari," ujar Fahri dalam diskusi virtual yang diselenggarakan negara institut, Sabtu (20/6).

Kemudian, Fahri menjelaskan bahwa nomor identitas ini bisa menjadi data secara keseluruhan yang sangat berguna bagi KPU, selaku penyelenggara pemilu untuk dipakai sebagai data pemilih.

"Sebenarnya kita harus umumkan setiap warga negara punya satu nomor identitas. Jadi antara dukcapil dan kpu itu punya satu data ini, tapi ini kan engga. Bahkan, sampai mau nyoblos Dukcapil dan KPU berantem soal data akibatnya, partai-partai protes banyak pemilih yang sudah tidak layak malah nyoblos, maupun yang layak tidak dapat haknya," ungkapnya.

Hal itu terjadi, lanjut Fahri, karena penyempurnaan E-KTP yang tak kunjung dilakukan sebagai nomor indentitas berbasis digitalisasi. Akibat kasus mega korupsi pengadaan E-KTP membuat institusi-institusi seperti tidak mau menyentuh persoalan nomor identitas yang seharusnya bisa diterapkan pada E-KTP.

"Karena adanya kasus KPK, kita seperti enggan untuk menyentuh persoalan indentifikasi nomor. Kemudian Saya melihat ada indikasi yang tidak mau diselesaikan, mau terus membiarkan kecurangan. Maka berani engga kita menyelesaikan tugas itu," tuturnya.

Perlunya Desain Ulang Pemilu

Karena masalah-masalah yang sudah semakin banyak, Fahri menambahkan bahwa perlu adanya desain ulang pada sistem pemilu untuk meminimalisir praktik-praktik kecurangan.

"Maka salah satu jalan keluarnya harus, Sistem berpikir gambar besar, kalau kita mau mencari solusinya yang pertama adalah kita harus mendesain sistem pemilihannya. Seperti jual beli tiket yang harus dihindari, itu harus dihindari," tuturnya.

"Karena beli-beli tiket ini lah yang berbahaya. Kita harus mendesain ulang sistem pemilihan yang anti korupsi, bagaimana mendesain orang yang punya pikiran yang mendapatkan tempat bukan orang yang punya uang. Bukan orang yang punya pendudukan," sambungnya.