Novanto menang praperadilan, KPK rinci kejanggalan-kejanggalan

Merdeka.com - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan ada kejanggalan dalam penanganan proses praperadilan dari Ketua DPR Setya Novanto terkait penetapan status tersangka keempat dari kasus e-KTP. Daftar kejanggalan itu kata Febri, masih dalam proses perincian.

Namun mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini sempat mengungkapkan salah satu kejanggalan yang dirasa oleh tim KPK yaitu terkait bukti permulaan yang cukup. Menurutnya ketika menetapkan sebagai tersangka, KPK sudah memiliki bukti yang cukup dengan setidaknya memiliki dua alat bukti.

"Itu sedang dirinci lebih jauh yah (soal kejanggalan)," kata Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

"Bahkan KPK memiliki bukti yang lebih banyak dibanding yang kita sampaikan di praperadilan kemarin. Apakah itu kemudian dipandang tidak cukup oleh hakim praperadilan itu tentu salah satu poin yang kita cermati lebih lanjut dalam proses analisis berikutnya," ungkapnya.

Febri mengungkapkan bahwa ketika menetapkan Ketua DPP Partai Golkar itu sebagai tersangka KPK telah mempunyai paling tidak tiga bukti yang mendukung. Mulai dari keterangan saksi hingga dokumen pendukung.

"Ada setidaknya tiga bukti yang kita miliki dengan beberapa orang yang kita ambil beberapa orang yang kita sampaikan juga beberapa dokumen dan surat-surat dan juga keterangan dari ahli. Artinya bukti itu cukup dari mulai penyelidikan dan penyidikan dari pihak-pihak lain apalagi proses persidangan," ujarnya.

Tidak hanya mencermati putusan praperadilan yang mempermasalahkan alat bukti yang dimiliki oleh KPK saja yang akan dianalisa lebih lanjut. Peran Novanto juga pun juga masih akan terus di dalami.

"Indikasi peran SN (Setya Novanto) yang diduga bersama-sama dengan pihak lain akan kami cermati lebih lanjut," ucapnya.

Sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar memutuskan penetapan tersangka kasus korupsi e-KTP terhadap Setya Novanto tidak sah. Putusan ini diambil setelah hakim mengabulkan tiga dari tujuh poin gugatan yang dilayangkan Ketua DPR Setya Novanto.

"Maka penetapan termohon kepada Setya Novanto sebagai tersangka adalah tidak sah," kata Cepi saat membacakan putusan sidang praperadilan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9).