Novel Baswedan Sebut Efek Dinonaktifkan 75 Pegawai Bikin Perkara Korupsi Mandek

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengeluarkan surat keputusan (SK) terkait penonaktifan 75 pegawai KPK berdasarkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada para pegawai yang dinyatakan tidak lolos.

Menanggapi hal itu, penyidik senior KPK Novel Baswedan melihat penonaktifan ini akan berdampak pada kelanjutan perkara yang masih berjalan mengalami hambatan. Lantaran, mereka yang sudah dibebas tugaskan, tidak bisa menangani perkara.

"Karena efeknya perkara yang ditangani tidak bisa berjalan. Maksudnya tujuannya apa (dinonaktifkan), tidak boleh penanganan perkara, itu sebenarnya tidak ada korelasi tuh," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (11/5).

Terlebih, kata Novel, 75 pegawai yang dinonaktifkan juga menangani kasus-kasus korupsi besar seperti dugaan korupsi izin ekspor benih benur lobster, kasus mafia hukum Fatwa MA, hingga bansos Covid-19.

"Saya ada kasus menangani kasus mafia hukum. Terus ada yang nangani kasus bansos, kasus E-KTP juga belum kelar karena terkait kerugian negara kan belum ditarik kan. Tentunya ada kasus lain yang masih dijalani," jelasnya.

Selain itu, Novel juga mengkritik terkait keputusan KPK yang menjadikan hasil TWK sebagai dasar penonaktifan 75 pegawai KPK.

"TWK itukan bukan tes kompetensi, bukan tes tertentu yang menjadi sebagai alat informal. Nah ini kan menarik TWK itu dengan melihat pola-pola pertanyaannya itu menarik. Di assement sebagai pemetaaan tapi dipakai untuk ini (penonaktifan)," terangnya

Sehingga, kata Novel, dengan keluarnya Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Biro SDM KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, dan Ketua KPK Firli Bahuri menunjukan tindakan yang sewenang-wenang.

"Nah ini yang menurut saya tampak kesewenangan-wenanganan ya, ada tindakan-tindakan kelebihan melebihi kewenangan yang dimiliki. Jadi saya pikir itu menarik untuk diperhatikan dan dicermati. Sementara kami pada posisi yang tidak diberhentikan, jadi ke kantor-kantor aja. Kan gitu," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) secara resmi telah dinonaktifkan. Hal itu menyusul keluarnya Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Biro SDM KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, per tanggal 7 Mei 2021.

Terkait kebenaran surat tersebut pun telah dikonfirmasi oleh merdeka.com kepada salah pegawai yang dinonaktifkan dan telah menerima surat tersebut.

"Iya itu benar, sore tadi (terima surat tersebut)," kata salah satu pegawai.

SK tersebut berisikan penetapan keputusan pimpinan KPK tentang hasil asesmen tes wawasan kebangsaan yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Berdasarkan surat tersebut turut memuat beberapa point diantaranya, satu menetapkan nama-nama pegawai tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, Tidak Memenuhi Syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kemudian, kedua memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Pada poin ketiga, menetapkan Lampiran dalam Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dan Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.