Follow
NU tuding Menkes tidak adil jika perokok tak dijamin BPJS
Merdeka.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak mendukung kampanye Kemenkes untuk menekan angka perokok di Indonesia. Menurut, staf dewan halal PBNU, Kiai Arwani Faisal, semua kiai NU pun telah sepakat untuk memperbolehkan pengikutnya mengisap rokok
Tak hanya itu, pihaknya juga tak sepakat dengan adanya wacana perokok tidak diberikan asuransi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Meski belum ditetapkan, pihaknya menuding Menkes tidak adil jika menyetujuinya.
"Katanya sakit karena rokok dicabut asuransinya. Padahal sakit tidak semata-mata karena rokok. Mungkin Menkes enggak ahli di bidang kesehatan. Pemerintah wajib adil," kata Kiai Arwani Faisal di diskusi publik 'Kampanye Kondom, Antirokok: Indah Tapi Manipulatif,' di kantor PBNU, Jakarta, Senin (16/12).
-
Bagaimana cukai rokok mempengaruhi industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Apa penyebab turunnya cukai rokok? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Dimana cukai rokok menjadi pengendali industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Mengapa merokok meningkatkan risiko kanker paru-paru? Hal ini dikarenakan di dalam rokok itu sendiri terdapat zat beracun penyebab kanker (karsinogen) yang berisiko mempercepat kerusakan sel pelapis paru-paru.
-
Mengapa penerimaan cukai rokok turun? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Mengapa merokok membahayakan sistem pernapasan? Jika Anda memiliki kebiasaan merokok maka sistem pernapasan sangat rentan akan kerusakan. Rokok mengandung ribuan bahan kimia dan jika Anda merokok, efisiensi sistem pernapasan dapat berkurang.
Menurutnya, tingginya cukai rokok menjadi pemasukan besar bagi pemerintah. Karenanya, perokok juga harus mendapat asuransi BPJS.
"Kalau tidak adil tolak kebijakannya, dan harus untuk kemaslahatan masyarakat, cukai sudah tinggi," katanya.
Sebelumnya, beredar wacana jika para perokok tidak akan diberi asuransi BPJS. Sebab, dalam salah satu aturannya, asuransi tidak akan diberikan jika orang tersebut menyakiti dirinya sendiri. Meski belum ketuk palu, IDI dan DPR telah menyetujui usulan tersebut.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Beban kesehatan yang dikeluarkan karena penyakit paru kronis itu jauh lebih besar dari pendapatan Bea Cukai," kata Budi.
Baca Selengkapnya
Kenaikan tarif cukai rokok sangat berpengaruh pada keputusan seseorang untuk merokok, semakin mahal maka prevalensi perokok semakin bisa ditekan.
Baca Selengkapnya
Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan tak setuju terhadap kebijakan tersebut.
Baca Selengkapnya
Pengusaha menyoroti kinerja fungsi cukai yang tidak tercapai sebagai sumber penerimaan negara serta pengendalian konsumsi.
Baca Selengkapnya
"Kami juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali terkait kenaikan tahunan cukai hasil tembakau."
Baca Selengkapnya
Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan akibat konsumsi rokok secara langsung dan tidak langsung sebesar sebesar Rp34,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Target dari Kemenkes di tahun 2030 penurunan jumlah perokok mencapai 5,4 persen di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Produk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.
Baca Selengkapnya
Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnasi Mudi menyayangkan PP 28/2024 disahkan dan ditandatangani oleh berbagai Kementerian yang tidak terl
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data penindakan Bea Cukai, 94,96 persen rokok ilegal tidak menggunakan pita cukai.
Baca Selengkapnya
RPP Kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah terdiri dari 1.166 pasal. Dari 26 pasal yang ada, cenderung melarang terhadap IHT.
Baca Selengkapnya
Dari empat pilar dalam penyusunan kebijakan produksi hasil tembakau, ekosistem pertembakauan di Indonesia harus diperhatikan secara keseluruhan.
Baca Selengkapnya