Nurdin Halid sebut Golkar tak pernah minta mahar untuk SK dukungan
Merdeka.com - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid membantah jika di Partainya ada praktik mahar politik. Dia mengaku semuanya selalu berjalan tertib sesuai dengan aturan di Partai yang berlambang pohon beringin itu.
"Enggak ada, enggak ada, tidak ada mahar mahar di Golkar itu tertib, kalau ada lewat bendahara. Tidak ada lewat orang, kalau lewat orang itu pribadi masing-masing," kata Nurdin di Restoran Puang Ocha, Jakarta Pusat, Rabu (27/9).
Menurutnya jika hal itu terjadi mungkin dilakukan oleh oknum yang tidak bertangung jawab di partai dan bersifat pribadi bukan atas nama partai. Dia meminta jika ada hal seperti itu untuk langsung saja dilaporkan pada pihak yang berwajib.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Nurdin Halid menanggapi wacana Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Pak Jokowi bergabung dengan Golkar hal yang bagus. Tapi tunggu dulu, beliau ingin bergabung dengan Golkar dengan tangan terbuka sangat menerima, karena beliau sangat dekat dengan Golkar,' ucapnya.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
"Misalkan Anda lihat ada kesempatan boleh aja anda menghubungi saya bisa uruskan SK (Surat Keterangan) kasih begini, itu urusan Anda dengan dia yang bersangkutan, kalau dapat SK nya terimakasih Anda uruskan, kalau tidak dapat SK nya suruh lapor polisi penipuan kan mudah aja gitu," ungkapnya.
"Di Golkar enggak ada mahar. Intinya Golkar tidak ada mahar," ucap Nurdin.
Untuk diketahui, Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengaku, pernah diminta duit mahar Rp 10 miliar agar rekomendasi pencalonan sebagai bakal calon Gubernur Jabar 2018 dikeluarkan DPP Partai Golkar. Dedi tidak menyebutkan pihak yang dimaksud tersebut.
"Dengan tegas dia katakan kalau anda tidak kasih Rp 10 miliar jangan menyesal anda tidak dapatkan apa-apa. Saya katakan tidak apa-apa, besok saya tidak jadi apa-apa juga enggak apa-apa," kata Dedi saat berorasi di hadapan ratusan kader Partai Golkar Jabar, di Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Selasa (26/9).
Bupati Purwakarta itu menolak transaksional tersebut. Menurutnya seluruh mekanisme Partai Golkar sudah ditempuh. Dengan apa yang sudah diberikan pada Golkar, Dedi pun tinggal menunggu instruksi saja, karena sebelumnya namanya disebut sebagai calon kuat.
"Saya sabar. Di tengah-tengah itu saya secara pribadi mengalami kegelisahan karena seringkali ada orang telepon," jelasnya. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaBahlil mengaku mengikuti kompetisi secara fair mulai pendaftaran hingga penetapan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi calon ketua umum tunggal.
Baca SelengkapnyaBahlil sudah memenuhi syarat sebagai ketua umum Golkar karena pernah menjabat sebagai pengurus Golkar selama satu periode.
Baca SelengkapnyaBahlil mengaku tidak mengikuti dinamika Golkar, sehingga akan melihat dinamika di Munas.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan nama Jokowi dan Gibran tidak masuk dalam kepengurusan partai pohon beringin tersebut.
Baca SelengkapnyaIuran Tapera akan dipungut dari pegawai swasta dan mandiri
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca SelengkapnyaFirman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca Selengkapnya