OJK Sumbar Terima 241 Pengaduan soal Pinjol Ilegal Sepanjang 2021

Merdeka.com - Sepanjang tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat (Sumbar) telah menerima setidaknya 241 laporan masyarakat terkait kasus pinjaman online (pinjol) ilegal.

Kasus Pinjol ilegal ini beberapa waktu lalu menyita perhatian publik. Lantaran banyaknya korban dari tagihan yang tak sesuai, dan melambung secara drastis. Bahkan Presiden Jokowi telah perintahkan jajarannya untuk menertibkan pinjol ilegal.

Kepala OJK Sumbar Yusri mengatakan, jumlah 241 laporan itu merupakan laporan masyarakat terkait Pinjol ilegal hingga 19 Oktober 2021.

“Itu data terbaru sampai 19 Oktober 2021 kemarin, ada 241 laporan masyarakat, itu terkait laporan pinjol ilegal,” kata Yusri di Padang, Kamis (21/10).

Dia menjelaskan, untuk pengaduan masyarakat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mencapai 19.711 pengaduan yang tercatat diadukan ke OJK Sumbar.

“Kalau dari tahun 2019 itu sudah mencapai 19.711 laporan hingga sekarang, itu semua kasus Pinjol ilegal, untuk jumlah tersebut,” jelas Yusri.

Data laporan masyarakat itu diterima via Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen atau APPK terkait Pinjol Ilegal dari masyarakat yang bertempat tinggal atau berdomisili di Sumbar.

Dia merincikan dari puluhan ribu laporan itu, 9.270 pengaduan atau 47,03 persennya dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

“Sementara untuk 10.441 pengaduan lain atau 52,97 persen dikategorikan (sebagai) pelanggaran ringan,” jelas Yusri.

Sementara itu, untuk bentuk pengaduan dengan pelanggaran berat itu seperti pencairan dana tanpa persetujuan pemohon, kemudian ancaman penyebaran data pribadi.

“Lalu, adanya penagihan kepada seluruh kontak ponsel, (dengan) teror atau (adanya) intimidasi dan penagihan menggunakan kata-kata kasar, termasuk (dugaan) pelecehan seksual,” pungkas Yusri.

Pihaknya sendiri mengimbau agar masyarakat yang merasa terdampak atas pinjol ilegal agar melaporkannya ke OJK Sumbar, atau melalui sistem pelaporan APPK.