Ombudsman apresiasi ketegasan Pemprov DKI dalam kasus Debora
Merdeka.com - Ombudsman RI mengapresiasi ketegasan Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang telah memberi sanksi tegas kepada RS Mitra Keluarga. Sanksi teguran tersebut diberikan karena terlambat memberikan penanganan terhadap Debora, hingga menyebabkan kematian.
Komisioner Ombudsman RI bidang Ekonomi dan Kesehatan, Dadan Suharma Wijaya mengapresiasi kinerja dari para lembaga yang menangani kasus itu. Salah satunya Pemprov DKI Jakarta yang tegas memberi sanksi kepada RS Mitra Keluarga.
"Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Dinas Provinsi DKI Jakarta, yang telah melakukan langkah-langkah dan membentuk tim. Yang mana memberi bentuk sanksi dan pembinaan yang diberikan," katanya dalam konferensi pers di Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/10).
-
Siapa yang memimpin Ombudsman RI? Ketua Ombudsman RI Muhammad Nadjih mengatakan, dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
-
Bagaimana Ombudsman RI mengawasi kinerja Kemenkes dan BPJS? 'Dalam durasi waktu yang patut, respons, dan tindak lanjut Kementerian/Lembaga di atas akan dipantau Ombudsman. Jika diperlukan, resolusi dan pencarian kerangka penyelesaian bisa dilakukan bersama atau setidaknya berkonsultasi dengan Ombudsman,' kata Bellinda.
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Siapa yang berperan dalam pencapaian kinerja Jasa Raharja? Pencapaian positif tersebut, kata Rivan, merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran Insan Jasa Raharja dan juga kolaborasi yang solid bersama mitra kerja utama, khususnya Polri, Kemendagri, Kemenhub, Pemda dan Rumah Sakit, baik dalam hal pelayanan dan peningkatan pendapatan maupun pengelolaan investasi.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
Dia melanjutkan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah memberikan sanksi berupa restrukturisasi dan penurunan akreditasi kepada RS Mitra Keluarga. Dalam restrukturisasi, pihak rumah sakit harus memperbaiki manajemen selama satu bulan.
Selanjutnya, pemenuhan akreditasi yang mana rumah sakit harus meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan. Sanksi tersebut biasanya diberi waktu 2 tahun. Namun, kali ini Dinkes DKI hanya memberi tenggat waktu selama 6 bulan. Sehingga hal tersebut termasuk berat bagi RS Mitra Keluarga.
"Dinas kesehatan memberi waktu yang cukup singkat, biasanya akreditasi fasilitas kesehatan diberi waktu dua tahun, tapi ini hanya enam bulan," tutur Dadan. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam upaya pencegahan korupsi, KPK memiliki tiga trisula atau strategi yang dilakukan yakni penindakan, pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejagung dinilai berhasil membongkar sejumlah kasus kakap.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).
Baca SelengkapnyaNadia menyampaikan hal tersebut untuk merespons kasus perundungan terhadap Dokter Aulia Risma Lestari.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaOptimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.
Baca SelengkapnyaYasonna menekankan agar semua pihak terus mengembangkan JDIHN di setiap unit.
Baca SelengkapnyaPeringatan hari pahlawan akan berlangsung pada Minggu (10/11) besok.
Baca SelengkapnyaKejati DKI Jakarta melalui bidang Perdata dan Tata usaha Negara yang juga telah dapat membantu dalam jasa hukum terkait penyelesaian permasalahan kredit.
Baca SelengkapnyaKejagung dinilai merupakan mitra kerja yang terbuka dalam berkoordinasi dengan Komisi III.
Baca SelengkapnyaKomisi IX DPR menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Mendikbud Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya