Ombudsman Bakal Usut Kasus Eks Kapolsek Ngaku Dipaksa Dukung Jokowi Jika Dilaporkan

Merdeka.com - Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Aziz mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan buat pasangan Jokowi-Ma'ruf. Dia mengaku akan melaporkan hal itu kepada Ombudsman.

Saat dikonfirmasi, Komisioner Ombudsman, Ninik Rahayu belum mau berkomentar banyak terkait hal itu. Namun demikian, pihaknya akan segera memanggil sejumlah pihak untuk mendalami ada tidaknya maladministrasi yang dilakukan pihak kepolisian sektor Pasir Wangi.

"Kalau mereka mau lapor ya kita tindaklanjuti. Nanti kita lihat apa betul ada pelanggaran, apa betul ada pemaksaan untuk melakukan pemenangan. Kalau memang terbukti berarti ada maladministrasi. Karena tupoksinya bukan melakukan penggalangan dukungan seperti itu," kata Ninik saat dikonfirmasi, Senin (1/4).

Sebelumnya, AKP Sulman Aziz mengaku diperintahkan untuk memilih pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal itu disampaikan saat konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lokataru dengan didampingi Direktur Lokataru, Haris Azhar.

"Saya merasa telah dizalimi, telah disakiti, termasuk keluarga saya, istri saya, anak saya. Saya telah dimutasikan dari posisi saya ke Polda Jawa Barat," kata Sulman di lokasi, Jakarta Timur, Minggu (31/3).

Sulman menyampaikan, mutasinya itu dipicu fotonya bersama tokoh agama yang diketahui merupakan ketua penyelenggara deklarasi dukungan Paslon 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno pada 25 Februari 2019.

"Saat itu saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai kapolsek. Memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di wilayah saya tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan. Kemudian saya berfoto sambil membuat laporan kepada Kapolres bahwa saya sudah berkoordinasi dengan panitia," jelas dia.

Foto tersebut ternyata menimbulkan masalah. Dia mengaku dicap tidak profesional dalam menjalankan tugas. Dia juga merasa difitnah telah memobilisasi para kepala desa di Polsek Pasir Wangi untuk memberikan dukungan kepada Paslon 02 Prabowo-Sandiaga.

Padahal, lanjutnya, sembilan dari 12 kepala desa yang datang kepadanya hanya bermaksud meminta kejelasan dan perlindungan lantaran dipanggil oleh penyidik Polda Jawa Barat dan diperiksa terkait dana desa dan bantuan sosial.

"Kemudian mereka diarahkan untuk kepada paslon nomor 01, tetapi situasi ini dibalik seolah-olah saya yang mengumpulkan kepala desa untuk memberikan dukungan kepada nomor 02. Saya sudah bertugas dimana-mana, baru di tahun 2019 ini di Pilpres 2019 ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon," beber Sulman.

Lebih lanjut, Sulman mengaku beberapa kali dipanggil Kapolres Garut untuk melakukan pendataan para pendukung masing-masing calon. Dia diperintahkan melakukan penggalangan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf. Bahkan, dia mengklaim diancam bakal dimutasi jika paslon 01 kalah di daerahnya.

"Kami diancam, para kapolsek kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomor 01 kalah, maka kami akan dipindahkan dan dikotakkan. Karena itu lah saya menyampaikan ini semua demi ketenangan, keamanan, kenyamanan sahabat saya, rekan saya di kepolisian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke supaya kami dimanusiakan," kata Sulman.

Sulman sendiri dimutasi pada 8 Maret 2019 menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Jawa Barat. Keputusan itu tidak lama setelah Propam Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap 20 anggota Polsek Pasir Wangi.

Atas pengakuan tersebut, Haris Azhar siap memberikan bantuan hukum. "Karena bisa saja ada dua kemungkinan terhadap Pak Sulamnya sendiri, maupun yang kedua tentang kesaksian tersebut. Nanti akan saya sampaikan rencana kami ke Ombudsman RI," ujar Haris.

Namun, Kepala Polres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna membantah tudingan pernah memerintahkan jajaran kapolsek untuk menggalang dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia menegaskan, pengumpulan jajaran Kapolsek di Mapolres biasa dilakukan setiap bulan untuk memetakan potensi kerawanan.

Budi menghubungkan kinerja Polres Garut yang biasa mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak. "Kalau dari pengakuannya mengarahkan, saya tidak pernah mengarahkan," ujarnya kepada wartawan, Minggu (31/3).

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa semua jabatan di tubuh Polri memiliki batasan dan tidak mungkin selamanya serta berlandaskan aturan.

"Aturan dalam UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara RI pada pasal 28 sudah terkandung posisi Polri harus Netral pada ayat 1 dan 2," jelas melalui pesan singkat.

Trunoyudo menegaskan bahwa tudingan terkait mobilisasi mendukung Jokowi di Pilpres tidak mendasar. "Tidak benar," ucapnya.