Ombudsman Minta MenPAN-RB Penuhi Panggilan untuk Jelaskan Soal TWK Pegawai KPK

Merdeka.com - Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memenuhi pemanggilan dalam rangka mendalami laporan dugaan maladministrasi tes wawasan kebangsaan KPK.

Robert mengatakan, sebelumnya sudah meminta klarifikasi KemenPAN-RB sebagai regulator kebijakan kepegawaian. Ombudsman RI telah mendapatkan gambaran umum. Namun, ia berharap dalam Menpan-RB Tjahjo memenuhi undangan untuk menjelaskan kebijakan tersebut.

"Kita mau mendapatkan gambaran secara umum dari Kementerian PAN-RB. Meskipun kami tetap berharap dan tetap mengundang nanti yang hadir sendiri adalah Menteri PAN-RB atau paling tidak deputi, karena yang kemarin hadir itu sekretaris deputi yang penjelasan teknis bisa kita peroleh, tapi tidak penjelasan mengenai kebijakannya," ujar Robert saat konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Kamis (10/6).

Omsbudman telah mengundang Badan Kepegawaian Negara (BKN). Asesor tes wawasan kebangsaan dari BNPT dan Direktur Pencegahan BNPT sudah diminta penjelasan. Robert mengatakan, masih butuh penjelasan Kepala BKN.

"Tapi kami juga tetap akan mengundang kepala BKN, karena ada penjelasan-penjelasan terkait kebijakan yang waktu itu juga belum bisa kita dapatkan sepenuhnya," ujarnya.

Ombudsman RI hari ini telah mendapatkan keterangan dari terlapor yaitu pimpinan KPK yang diwakili oleh Wakil Ketua Nurul Ghufron. Serta pejabat tinggi KPK seperti Sekjen serta kepala biro.

Robert menjamin, Ombudsman RI akan bekerja secara independen dan bekerja sesuai fakta dan informasi yang ada. Hasil akhirnya akan disampaikan apakah tes wawasan kebangsaan pegawai KPK terjadi maladministrasi atau tidak.

"Kita akan bekerja sesuai dengan fakta, data dan informasi yang ada. Dan pada akhirnya Ombudsman akan keluar tentu dengan hasil akhir nanti kalau memang ada maladministrasinya tentu akan kita sampaikan. Kalaupun tidak ada kita akan sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait, baik pihak terlapor, maupun instansi terkait dan Presiden RI," pungkasnya.