Ombudsman Minta PLN Jelaskan Soal Tagihan Listrik Rumah Kosong Naik

Merdeka.com - Banyak keluhan dari masyarakat terkait naiknya tagihan pembayaran listrik PLN pada rumah kosong maupun pertokoan yang tak beroperasi. Ombudsman RI meminta PLN menjelaskan kejadian naiknya tarif listrik pada kasus seperti ini.

Anggota Ombudsman RI La Ode Ida mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya baru mendapatkan penjelasan-penjelasan pada sejumlah kasus kenaikan tagihan listrik seperti yang dialami warga Depok maupun bengkel di Malang. Namun, belum pada kasus naiknya tagihan listrik yang terjadi pada rumah kosong.

"Tetapi kasus yang tidak bisa dijelaskan secara khusus oleh PLN bahwa ada rumah tertentu yang kosong ini jumlahnya seberapa banyak belum ada datanya. Ternyata, rumah kosong bayarannya baik, toko tempat jualan yang tidak beroperasi secara normal justru tagihan meningkat, ini kasus yang spesifik dan belum bisa dijelaskan secara baik oleh pihak PLN,: ujarnya saat mengadakan posko virtual, Kamis (18/6).

Kemudian, La Ode mengatakan jika mungkin salah satu penyebab alat perhitungan meteran yang sudah kedaluwarsa maka harus segera diganti.

"Karena alat perhitungan meteran itu yang sudah kedaluwarsa dan harus diganti, sekitar 14 juta pelanggan yang dianggap meterannya sudah kedaluwarsa," katanya.

"Ini memastikan bahwa presisi atau keakuratan dalam memperhitungkan meteran dapat dipertanyakan. Ini juga saya kira yang menjadi catatan bagi PLN untuk melakukan perbaikan dengan meteran yang canggih. Sehingga tagihannya bisa lebih tepat," sambungnya.

14 Juta KWH Meter Listrik Kadaluarsa

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut ada sekitar 14 juta kWh meter listrik, atau biasa disebut meteran listrik, yang telah memasuki masa kedaluwarsa. Kondisi tersebut membuat perhitungan pemakaian daya menjadi tidak presisi di tengah pembengkakan harga tagihan listrik.

Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan Rusli Amin mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada Kementerian BUMN terkait kasus ini.

"Sebetulnya kami sudah membuat surat dari Menteri Perdagangan kepada Menteri BUMN terkait masalah jumlah kWh meter ini. Kami melihat jumlah meteran listrik yang sudah habis masa teranya itu kira-kira sekitar 14 juta, cukup banyak," ungkapnya dalam sesi teleconference, Senin (15/6).

"Dan ini menurut saya cukup tidak memberi kepastian dari sisi pelanggan apakah alat ukur mereka ini masih layak dipakai atau tidak," dia menekankan.