Follow
Ombudsman nilai pembentukan Saber Pungli kurang efektif
Merdeka.com - Pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang diharapkan selesai dan mulai beroperasi resmi dalam waktu pekan ke depan. Wacana tersebut dikritik Ombudsman.
"Membentuk tim itu sebetulnya gagasan yang bagus, tapi membuat kelembagaan baru tentu saja akan menjadi beban sendiri bagi anggaran negara," kata komisioner Ombudsman La Ode dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10).
Menurut La Ode, pemerintah seharusnya fokus melakukan pengawasan pungli di setiap instansi. Dia berharap pembentukan Saber Pungli jangan malah membuat pengawasan di internal diabaikan.
-
Bagaimana pungli diatasi? Untuk menangani masalah pungli di destinasi wisata, beberapa langkah solusi dapat diambil: 1. Penegakan hukum yang lebih tegas: Peran Saber Pungli dan pihak berwenang harus tegas menindak pelaku pungli di lokasi wisata. Tindakan hukum yang jelas dan konsisten memberikan efek jera bagi oknum yang melakukan pungli.
-
Siapa yang memimpin Ombudsman RI? Ketua Ombudsman RI Muhammad Nadjih mengatakan, dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Kenapa OJK serius cegah korupsi? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
-
Kenapa OJK berusaha hilangkan korupsi? 'Korupsi menimbulkan ketidakstabilan, memperlambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bahkan menggerogoti kepercayaan dan integritas serta kredibilitas dari suatu bangsa dan negara.' 'Sehingga, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang harus dicegah dan dilawan di seluruh dunia,' kata Mahendra.
-
Apa yang OJK lakukan untuk cegah korupsi? Penegakan integritas dan budaya antikorupsi ini juga menjadi role model bagi industri jasa keuangan dalam penerapan tata kelola yang baik melalui dukungan terhadap segala upaya pencegahan korupsi.
"Makanya pelayanan publik itu harusnya dipermudah jangan dipersulit agar masyarakat dan aparat tidak menciptakan peluang terjadinya pungli atau suap," ujar La Ode.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas praktik pungutan liar di Tanah Air. Saran Presiden, satgas itu diberi nama Saber Pungli.
"Namanya Saber Pungli. Saber Pungli itu 'sapu bersih pungutan liar'," ungkap Wiranto usai dipanggil Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/10).
Menurut Wiranto, filosofi Saber Pungli ini yakni mengentaskan pungutan liar dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana sapu yang membersihkan kotoran tanpa sisa.
Presiden meminta agar penindakan Saber Pungli tidak tebang pilih. "Semua (disasar). Dari atas sampai bawah, dari Aceh sampai Papua," ujarnya.
Nantinya, lanjut Wiranto, satgas Saber Pungli membuka layanan pengaduan online. Bagi masyarakat yang mengetahui ada praktik pungli maka diimbau segera melapor.
"Kita buka sistem laporan cepat online. Sedang digarap. Masyarakat di mana pun, kapan pun tingkat pungli apa pun bisa melapor satgas yang di pusat dan akan segera ditangani," tegasnya.
Ditambahkannya, satgas Saber Pungli ini akan direkrut dari Polri yang dibantu kementerian dan lembaga terkait. "Satgas kita utamakan sebagai leading sectornya, sebagai penggerak utama dari Polri," pungkas dia.
Sasaran utama Saber Pungli adalah instansi-instansi pelayanan publik di antaranya pembuatan SIM, SCKC, BPKB, STNK, KTP serta penanganan bukti pelanggaran dan penyelundupan. Sebab merujuk laporan-laporan masyarakat, dalam bidang inilah kasus pungli kerap terjadi.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKB Hasbiallah Ilyas sepakat dengan penilaian Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut, bahwa OTT KPK kampungan.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap berharap operasi tangkap tangan tidak dihapus.
Baca Selengkapnya
Nawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan.
Baca Selengkapnya
Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca Selengkapnya
"Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso," kata Luhut
Baca Selengkapnya
Luhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.
Baca Selengkapnya
Eks Penyidik KPK Novel Baswedan mengkritik pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri dan Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Baca Selengkapnya
OTT seharusnya tetap dijalankan dan perlu adanya perhatian khusus dari KPK.
Baca Selengkapnya
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mendukung Ombudsman Provinsi Sumsel dalam mengawasi layanan publik.
Baca Selengkapnya
WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya