Ombudsman sebut anggota staf Kepresidenan salah gunakan wewenang

Merdeka.com - Ombudsman mengapresiasi sikap pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang tidak gentar terhadap intervensi AB, oknum staf presiden yang diduga telah melakukan maladministrasi. AB diduga telah menekan pejabat kementerian LHK, BLHD Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang.

"Kami mengapresiasi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Tangerang, dan Pemkot Tangerang karena tidak gentar intervensi dari AB," kata Komisioner Ombudsman, Alvin Lie, Rabu (16/3).

AB disebut-sebut mendesak bahkan menekan pejabat BLHD dan Pemkot Tangerang agar segera menerbitkan UKL-UPL untuk PT XY. Namun pihak terkait tidak menerbitkan UKL-UPL untuk PT XY karena tidak memenuhi persyaratan seperti lokasi PT XY tidak berada di kawasan industri, banyaknya prosedur yang diabaikan oleh PT XY.

Selain itu PT XY dianggap tidak koperatif karena merasa ada beking, yaitu AB seorang oknum staf kepresidenan. Alasan ini yang membuat kedua instansi tersebut tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL yang sudah diajukan oleh PT XY sejak Juli 2013.

Saat disinggung hubungan AB dengan PT XY, Alvin mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Menurutnya untuk penyelidikan lebih lanjut bisa diserahkan ke instansi AB bernanung, dalam hal ini Kantor Staf Presiden.

Termasuk kemungkinan terjadinya suap menyuap antara AB dan PT XY agar diterbitkannya rekomendasi tersebut. Alvin pun enggan menyebut siapa oknum yang telah melakukan tindakan memalukan seperti itu.

"Dia (AB) telah menyalahgunakan wewenang. Kalau soal itu (suap menyuap) itu di luar kami. Kami serahkan ke kantor staf presiden," pungkasnya.

Dia juga mengimbau agar PNS ataupun penyelenggara publik tidak gentar melaporkan pejabat nakal.