Ombudsman sebut tak ada standar biaya pelayanan publik picu pungli

Merdeka.com - Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman telah rampung melaksanakan penilaian kepatuhan secara serentak terhadap 22 Kementerian, 6 Lembaga, 22 Provinsi, 45 Kementerian Kota dan 107 Pemerintah Kabupaten. Penilaian ini bertujuan untuk mengingatkan kewajiban penyelenggara negara agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Hasil penilaian ini diklasifikasikan dengan menggunakan traffic light system yakni zona merah, zona kuning dan hijau. Bila entitas penyelenggara publik tersebut belum mendapatkan zona hijau yang artinya terpenuhi memuaskan pelayanan masyarakat. Ombudsman fokus pada entitas penyelenggara publik yang belum meraih zona hijau.

"Kami fokus pada Kementerian, Lembaga, dan Pemda penyelenggara layanan yang masih di zona kuning dan merah pada penilaian kepatuhan tahun lalu," ujar Anggota Ombudsman Adrianus Meliala di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (5/12).

Penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berpedoman kepada pasal 8 undang-undang No 37 tahun 2018 tentang wewenang Ombudsman.

"Dalan penelitian kepatuhan, kami memposisikan diri sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin mengetahui hak-haknya. Misalnya, ada atau tidak persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah," papar Adrianus.

Adrianus menambahkan Ombudsman tidak menilai bagaimana ketentuan terkait standar pelayanan itu disusun dan ditetapkan. Namun, fokus pada atribut standar layanan yang wajib disediakan pada setiap unit pelayanan publik.

"Bahkan ada sanksi yang tercantum dalam pasal 54 UU pelayanan publik jika tidak tersedia standar pelayanan publik. Mulai dari sanksi pembebasan dari jabatan, sampai dengan sanksi pembebasan atas permintaan sendiri bagi pelaksana," jelasnya.

Menurutnya, pengabaian terhadap standar pelayanan publik berpotensi memburuknya kualitas pelayanan. Misalnya, kata Adrianus, dengan tidak terdapat maklumat pelayanan yang dipampang, maka potensi ketidakpastian hukum terhadap pelayanan publik akan sangat besar.

Lanjutnya, untuk standar biaya yang tidak terpampang, maka praktek pungli, calo dan suap lumrah di kantor tersebut. Pengabaian terhadap standar pelayanan publik juga akan mendorong terjadinya potensi perilaku maladministrasi dan perilaku koruptif yang tidak hanya dilakukan oleh Aparatur Pemerintah secara individu, namun juga secara sistematis lembaga.

"Dalam jangka panjang, pengabaian terhadap standar pelayanan publik berpotensi menurunkan kredibilitas peranan pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pembangunan pelayanan publik," tutup Adrianus.

Sementara di tahun ini sejumlah Kementerian, Lembaga negara dan Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten meraih penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik dengan nilai tertinggi dari Ombudsman.

Yakni Kementerian Ketenagakerjaan Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Bengkulu dan Manado. Lalu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Bangka.

Acara itu dihadiri oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai beserta anggota Ombudsman. Nampak pula Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Serta pejabat pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota lainnya.