Ombudsman Sumbar Terima 323 Laporan Sepanjang 2022, Terbanyak dari Dunia Pendidikan
Merdeka.com - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menerima 323 laporan dari masyarakat sepanjang tahun 2022. Berdasarkan substansinya, laporan terbanyak datang dari dunia pendidikan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani mengatakan, sebagian besar laporan masuk didominasi malaadministrasi tidak memberikan pelayanan pada penyelenggaraan pelayanan publik.
"Laporan masyarakat berdasarkan substansi laporan terbanyak berasal dunia pendidikan yakni sebanyak 58 laporan, kemudian disusul agraria atau pertanahan sebanyak 43, kepolisian 36, kepegawaian 34, pedesaan 24 serta ketenagakerjaan sebanyak 18 laporan," ujarnya
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Siapa yang bisa dilapor? KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.
-
Kenapa Ombudsman RI melakukan kajian di 4 provinsi tersebut? Asisten Ombudsman RI Bellinda W Dewanty mengatakan, pemilihan empat provinsi tersebut diakibatkan banyaknya laporan yang diterima dari sana.'Kami melihat di empat provinsi ini jumlah pengaduan masyarakat cukup banyak diterima Ombudsman dan permasalahan di empat wilayah ini menjadi hal yang perlu jadi atensi pemda,' kata Bellinda.
-
Siapa yang memimpin Ombudsman RI? Ketua Ombudsman RI Muhammad Nadjih mengatakan, dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
-
Apa yang terjadi di Sumbar? Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memerintahkan Rumah Sakit Achmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi untuk menerima semua korban bencana yang dirujuk tanpa terkecuali.
-
Gimana Kemensos menangani aduan masyarakat? 'Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga. Tapi respon ibu sangat cepat. Jumat saya WA (Whatsapp) ibu, dan sabtu sudah salur,' katanya.
"Sebanyak 58 laporan yang masuk dari dunia pendidikan di tahun 2022 merupakan angka laporan tertinggi dalam tiga tahun terakhir ini," tuturnya di Padang, Sumatera Barat, Kamis, (29/12)
Laporan masuk yang ditangani Ombudsman Sumbar pada dunia pendidikan paling banyak didominasi oleh pengaduan orang tua terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), seperti adanya penyimpangan malaadministrasi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain PPDB, laporan yang masuk dari dunia pendidikan juga ditemui laporan seperti larangan siswa ujian dan praktik lapangan karena belum membayar uang komite.
"Laporan masuk banyak ditemukan di Kota Padang, laporan didominasi pengaduan orang tua terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), seperti adanya penyimpangan malaadministrasi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," sambungnya.
Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, laporan masuk terkait dunia pendidikan kepada Ombudsman Sumbar meningkat. "Tahun sebelumnya laporan paling tinggi itu ditemukan pada kesejahteraan sosial, bisa jadi laporan terkait dunia pendidikan meningkatkan karena belakangan ini pandemi Covid-19 sudah mulai landai," sambungnya.
Pada tahun 2022 ini, masyarakat yang melapor datang langsung ke kantor Ombudsman RI perwakilan Sumbar di Kota Padang. "Untuk jumlah laporan tahun 2022 lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Sekarang ada 323 laporan, tahun 2021 itu hanya 268 laporan," tuturnya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk badan peradilan lainnya, Peradilan TUN 56 laporan, Tipikor 54 laporan, PHI 14 laporan, Peradilan Militer 8 laporan dan Niaga 36 laporan.
Baca SelengkapnyaAdapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
Baca SelengkapnyaHal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menjelaskan 278 orang melaporkan institusi Polri
Baca SelengkapnyaHal ini dipaparkan oleh Ketua Umum Komnas Ham, Atnike Nova Sigiro dalam acara Peluncuran laporan tahunan Komnas HAM Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaKPAI menyebut jumlah anak putus sekolah di Sumatera Utara (Sumut) menempati posisi kedua secara nasional.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan membuka layanan aduan untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaJumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu hanya 300-an kasus.
Baca SelengkapnyaGubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca SelengkapnyaOJK telah menerima 288.000 permintaan layanan melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK).
Baca SelengkapnyaKasus perundungan terus terjadi di dunia pendidikan. Pihak sekolah harus lebih tegas menerapkan hukuman kepada pelaku.
Baca SelengkapnyaMahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dindikbud Banten, Selasa (18/7). Mereka menuntut pembentukan tim investigasi dugaan kecurangan PPDB.
Baca Selengkapnya