Follow
Ombudsman Sumut Panggil Bobby Nasution soal Tunggakan Insentif Nakes
Merdeka.com - Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) memanggil Wali Kota Medan, Bobby Nasution, terkait tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Pirngadi, yang telat sejak Mei 2020 hingga Februari 2021.
Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar mengatakan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) langsung diberikan kepada Bobby Nasution. Penyerahan LAHP merupakan bagian dari proses kajian Ombudsman Sumut soal tunggakan insentif nakes.
"Sejak awal kita sudah melakukan proses pemeriksaan mulai dari meminta keterangan pelapor hingga terlapor, mulai dari Dinas Kesehatan, Sekretaris Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kita juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Sumut untuk mencari solusi kasus ini,” ujar Abyadi di Medan, Senin (15/3).
-
Bagaimana Ombudsman RI mengawasi kinerja Kemenkes dan BPJS? 'Dalam durasi waktu yang patut, respons, dan tindak lanjut Kementerian/Lembaga di atas akan dipantau Ombudsman. Jika diperlukan, resolusi dan pencarian kerangka penyelesaian bisa dilakukan bersama atau setidaknya berkonsultasi dengan Ombudsman,' kata Bellinda.
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Mengapa Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program? Dalam menangani permasalahan kemiskinan ekstrem dan penurunan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program-program yang berhubungan langsung dengan rencana aksi terpadu kemiskinan ekstrem sekaligus penurunan tingkat pengangguran terbuka sehingga program-program pembangunan lebih terarah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Gimana Kemensos menangani aduan masyarakat? 'Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga. Tapi respon ibu sangat cepat. Jumat saya WA (Whatsapp) ibu, dan sabtu sudah salur,' katanya.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
Dalam LAHP, kata Abyadi, terdiri dari kronologi penanganan, pemeriksaan serta temuan mal administrasi dalam kasus insentif nakes tersebut.
“Pertama (soal pelanggaran) penundaan berlarut, karena insentif para nakes belum dibayarkan sampai akhir 2020. Kedua, mal administrasi tidak kompeten adalah ada alokasi anggaran tapi tidak didistribusikan ke nakes,” ungkapnya.
Abyadi melanjutkan, dalam kasus ini Dinas Kesehatan Medan telah melakukan penyimpangan prosedur. Ombudsman Sumut pun menyarankan agar insentif nakes segera dibayarkan.
"Kedua terbitkan Peraturan Wali Kota Medan sebagai dasar untuk pembayaran ke nakes," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Kami berhentikan sementara demi pemeriksaan di inspektorat," kata Bobby
Baca Selengkapnya
Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit akhirnya buka suara terkait pemecatan ratusan nakes.
Baca Selengkapnya
Dokter di RSUD Soe menolak melayani pasien karena insentifnya selama enam bulan belum dibayar.
Baca Selengkapnya
Bobby menjanjikan dalam dua tahun akan memberikan akses kesehatan mudah bagi warga Sumatera Utara.
Baca Selengkapnya
Pengembalian 100 persen uang proyek lampu estetika jalan Kota Medan terus menjadi polemik.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Medan Bobby Nasution melantik Taufik Ririansyah sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan pada akhir 2021.
Baca Selengkapnya
Kemendikbud menegaskan, kasus pungli merupakan tindak pidana sehingga harus ditangani penegak hukum.
Baca Selengkapnya
DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca Selengkapnya
Kejati Sumut menahan dua tersangka korupsi pengadaan sarana, prasarana bahan, dan alat pendukung Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut pada tahun anggaran 2020.
Baca Selengkapnya
Pedagang bernama Amin dipolisikan usai merekam dan mengunggah video petugas Dishub melarang berdagang di atas trotoar lantaran tidak diberi martabak.
Baca Selengkapnya
Reinkarnasi dinasti itu berefek langsung atau tidak langsung terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Istilah Blok Medan mencuat dalam sidang kasus suap dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
Baca Selengkapnya