Ombudsman terima aduan soal pembuatan SIM, Polres Mataram terbanyak

Merdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia mengumumkan hasil investigasinya terkait maladministasi pelayanan serta pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan banyak pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman terkait pembuatan SIM.

"Investigasi atas perkara ini juga lantaran banyaknya aduan dari masyarakat kepada Ombudsman RI," ujar Adrianus dalam Konferensi Pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa, (24/5).

Adrianus menyebutkan sedikitnya ada lima maladministrasi yang ditemukan terkait pembuatan SIM di beberapa polres maupun gerai SIM keliling yang diadakan pada 2015 lalu. Di antaranya Polresta Padang, Palangkaraya, Samarinda, Manado, dan Kupang,

"Ada banyak temuan yang kita dapatkan dan dari berbagai kategori. Ringkasan datanya pun bahkan kami tambah dari tahun 2015 hingga Mei 2016 di Satpas Daan Mogot, Polres Depok, dan Polresta Bekasi," imbuhnya.

Dia melanjutkan temuan maladministrasi yang terjadi dibagi berdasarkan beberapa kategori yakni seperti penyimpangan prosedur, permintaan imbalan uang atau pungli dan praktik percaloan serta perilaku petugas yang kurang baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

"Hingga kini pelayanan Satpas masih di zona kuning 56,99 persen dan zona merah di 7,53 persen. Jadi jika ketersediaan loket mungkin semuanya lengkap, tetapi semakin ke bawah ketersediaan dan pelayanan bagi pengguna kebutuhan khusus sepertinya belum ada. Artinya, masih di beberapa tempat yang bentuk pelayanannya baik dan masuk zona hijau kepatuhan berkisar 35,48 persen," papar Adrianus.

"Jadi memang perlu ada upaya-upaya peningkatan, supaya tidak ada rapor merahnya," sambungnya.

Selain itu, berdasarkan hasil investigasi, Ombudsman menemukan satu Polres yang mendapat aduan terbanyak dan berada di zona merah yakni Polres Mataram. Hal ini lantaran banyak masyarakat yang mengadu pelayanan SIM di Polres Mataram banyak terjadi penyimpangan prosedur dan bertindak tidak layak atau tidak patut.

Adrianus berharap, dengan adanya laporan temuan pelanggaran maladministrasi dalam proses pembuatan SIM kepada Korps Lalu Lintas Polri, dapat memperbaiki pola penerbitan SIM.

"Karena kita ingin mendorong agar apa yang dijanjikan oleh Kapolri untuk menciptakan pelayanan publik yang baik dan menjadi kenyataan. Jadi ini ada value yang akan meningkat dari sebuah komitmen menjadi realita," tandasnya.