Operasi pemberantasan pungli di Kemenhub warning buat sektor publik

Merdeka.com - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan satgas gabungan Polda Metro Jaya dan Mabes bentukan Presiden Jokowi akan menyasar di semua lembaga pemerintahan. Kementerian Perhubungan merupakan lembaga pemerintahan pertama yang menjadikan peringatan pemerintah kepada lembaga lainnya yang masih saja melakukan praktik pungutan liar.

"Ini merupakan warning bagi semua agar berhati-hati khususnya sektor pelayanan publik, termasuk di jajaran internal kepolisian, jajaran lain-lainnya. Jadi bukan hanya di jajaran Kementerian Perhubungan saja," kata Boy di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (11/10).

Hal ini menunjukkan fokus Presiden Jokowi untuk pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik. Jadi jangan harga yang sudah ditetapkan dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PBNP) itu dinaikan sesuai dengan apa yang dilakukan para petugas yang tertangkap tangan saat ini.

"Kalau emang PNBP-nya sepuluh ribu ya sepuluh, kalau seratus ribu ya seratus ribu. Tidak ada lagi embel-embel lain-lainnya. Jadi itu saya rasa upaya untuk mewujudkan clean goverment," lanjut Boy.

Hingga kini polisi masih memeriksa beberapa orang terkait kasus pungli tersebut. Polisi masih berjaga-jaga di Kemenhub baik di luar Kemenhub, di lantai 6, juga di lantai 12 yang merupakan lokasi polisi melakukan OTT. (mdk/hhw)