Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Optimalkan mutu layanan PAUD lewat UU Desa

Optimalkan mutu layanan PAUD lewat UU Desa Paud. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) sepakat untuk mengoptimalkan peluang Undang-Undang Desa bagi peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Hal itu disampaikan Staf Khusus Kemendikbud Bidang Pengelolaan Pemangku Kepentingan, Muhammad saat menjadi keynote speaker dalam focus group discussion dengan tema mengoptimalkan peluang Undang-Undang Desa bagi peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Namun begitu, peningkatan kualitas PAUD di Indonesia bukan hanya dengan menambah anggaran. Akan tetapi, perlu juga diimbangi dengan peningkatan potensi sumber daya manusia.

"Mengembalikan pembangunan di desa, arahnya di sana. Jadi potensi akan dioptimalkan. Bukan sekadar anggaran di desa yang besar, tetapi menyiapkan potensi yang ada. Manusianya, orang tuanya," katanya di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (26/5).

Muhammad mengingatkan, pentingnya peningkatan pendidikan usia dini. Pasalnya, di masa itu lah karakter seseorang dapat terbentuk. "Karena soal karakter atau revolusi mental tidak cukup dengan melalui pembelajaran saja. Dibangun juga dengan pembiasaan, dan Pak Menteri (Mendikbud Anies Baswedan) menekankan. Misal kita biasakan anak jujur, maka akan jadi orang yang jujur," terangnya.

Untuk mewujudkan itu, Kemendikbud sendiri telah memiliki program untuk membentuk ekosistem pendidikan, agar ada interaksi seluruh stakeholder pendidikan untuk tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini.

"Visi kita ke depan membangun ekosistem pendidikan. Kuncinya di interaksi di semua simpul pendidikan. Tidak hanya pemerintah dan guru, tetapi ada masyarakat, orang tua bahkan siswa pelaku pendidikan itu sendiri," tegasnya.

Sementara itu, Direktur PGTK PAUD dan Dikmas Kemendikbud Nugaan Yulia Wardhani Siregar menyampaikan, program Generasi Sehat Cerdas Desa yang digagas pihaknya dan Kemendes PDTT menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di semua desa.

"Kita akan kolaborasi terkait program pendidikan PAUD bagian dari program PGTK Dikmas dengan Kementerian Desa PDTT yang diwujudkan dalam program itu."

"Melalui program kami harap memberi ruang guru dan tenaga guru dalam meningkatkan profesional profesi mereka sehingga meningkatkan kualitas pendidikan PAUD di semua desa. Program tepat akan berpengaruh positif pada anak. PAUD menjadi elemen penting pendidikan anak di Indonesia, guru PAUD yang buruk bisa menghambat perkembangan anak," terangnya.

(mdk/war)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tahun 2024, Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah Naik jadi Rp857,6 Triliun
Tahun 2024, Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah Naik jadi Rp857,6 Triliun

Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.

Baca Selengkapnya
Menko PMK: Masih Ada 15 Ribu Desa Tak Punya PAUD, Tidak Boleh!
Menko PMK: Masih Ada 15 Ribu Desa Tak Punya PAUD, Tidak Boleh!

Pembangunan PAUD di desa sebenarnya bisa menggunakan dana desa.

Baca Selengkapnya
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa

Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Pramono Janjikan Insentif Guru PAUD Naik 2 Kali Lipat Jika Menang Pilkada Jakarta
Pramono Janjikan Insentif Guru PAUD Naik 2 Kali Lipat Jika Menang Pilkada Jakarta

Langkah ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Minta Pemda Optimalkan Keuangan Daerah untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Kemendagri Minta Pemda Optimalkan Keuangan Daerah untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Caranya dengan menerapkan prinsip efisiensi, value for money, pemberdayaan SDM yang profesional, unggul, inovatif, kreatif, dan berjiwa entrepreneurship.

Baca Selengkapnya
Karena Ini, Indonesia Dinilai Belum Cukup Layak Masuk OECD
Karena Ini, Indonesia Dinilai Belum Cukup Layak Masuk OECD

Kebijakan OECD yang menjadi rujukan berbagai negara maju bisa menjadi dorongan bagi Indonesia untuk menaikkan standar.

Baca Selengkapnya
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel

Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Naikkan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di 2025
Kemenkeu Naikkan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di 2025

Anggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun.

Baca Selengkapnya
Rp500 Triliun Dana Desa Sudah Dikucurkan Pemerintah, Kades Diminta Optimalkan Pemanfaatan
Rp500 Triliun Dana Desa Sudah Dikucurkan Pemerintah, Kades Diminta Optimalkan Pemanfaatan

Penggunaan dana desa juga harus dipertanggungjawabkan secara benar.

Baca Selengkapnya
Bicara UU Pesantren, Ganjar Ungkap Cara Optimalkan Peran Ponpes Memajukan Pendidikan Santri
Bicara UU Pesantren, Ganjar Ungkap Cara Optimalkan Peran Ponpes Memajukan Pendidikan Santri

Ganjar bicara cara mengoptimalkan UU Pesantren untuk kemajuan pendidikan santri.

Baca Selengkapnya
Cara Pemkot Denpasar Raih Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Saat Anggaran Terbatas
Cara Pemkot Denpasar Raih Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Saat Anggaran Terbatas

Sumara Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Wali Kota Denpasar tahun anggaran 2023.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Akhirnya Buka-bukaan Kunci Indonesia Bisa Keluar dari Perangkap Negara Pendapatan Menengah
Sri Mulyani Akhirnya Buka-bukaan Kunci Indonesia Bisa Keluar dari Perangkap Negara Pendapatan Menengah

Ini merupakan upaya berkelanjutan yang telah dimulai sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto hingga era reformasi.

Baca Selengkapnya