Orang miskin tak dapat, si kaya di Kendal malah nikmati BLSM
Merdeka.com - Sebanyak 59.133 keluarga tidak mampu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, akan menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai dana kompensasi pasca kenaikan harga BBM. Namun, sebagian besar penerima BLSM tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Enny Widaryanti mengatakan jumlah keluarga miskin di Kendal mencapai sekitar 116 ribu. Namun, setelah diverifikasi oleh pusat yang bakal menerima BLSM hanya sebanyak 59.133 keluarga miskin saja.
"Ya kemungkinan masih banyak warga miskin yang tidak bisa menerima BLSM tetap karena data yang dipakai adalah data statistik 2011 lalu," katanya saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (26/6).
-
Dimana angka kemiskinan Kaltim berada? Provinsi Kaltim masuk dalam 18 Provinsi yang angka kemiskinannya berada di bawah nasional dan menempati posisi kedelapan dengan tingkat kemiskinan terendah.
-
Di mana desa miskin itu berada? Salah satu desa miskin berada di Desa Cipelem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Siapa saja anak kurang mampu yang diterima di UGM? Pertama adalah cerita siswa asal Lombok Timur bernama Gigih Indah Sukma Halwai (17). Dia tak henti mengucapkan syukur saat dinyatakan diterima di program studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UGM. Ia dibesarkan oleh ayahnya yang merupakan seorang guru honorer. Ibunya meninggal pada tahun 2019 lalu. Penghasilan ayahnya yang menjalani peran sebagai orang tua tunggal pun pas-pasan. Namun kondisi sulit itu membuat Gigih berjuang keras untuk mewujudkan mimpinya.
-
Bagaimana Kaltim turunkan angka kemiskinan? Salah satunya, adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga pra sejahtera. Sebab, kelayakan hunian menjadi salah satu indikator kemiskinan.
-
Siapa yang terdampak kesenjangan? Dampaknya dapat dirasakan oleh individu dan kelompok yang kurang beruntung, seperti penurunan kualitas hidup, ketidakadilan, perasaan terpinggirkan, dan kesulitan untuk meraih kesempatan yang sama dengan kelompok yang lebih beruntung.
Enny menyatakan pembagian BLSM nantinya akan menimbulkan masalah baru. Data yang diserahkan TNP2K sebanyak 59.133 warga yang mendapatkan BLSM ternyata dinilai tidak tepat sasaran.
"Ada warga yang mampu ekonominya tapi mendapatkan BLSM sedangkan warga yang miskin justru tidak mendapatkannya. Sementara ini desa yang belum membagikan kartu tersebut, kami minta tunda dulu. Namun, jika sudah ada yang dibagikan, kami berharap warga yang merasa hidupnya sudah mampu atau kaya segera mengembalikan kartu tersebut," tambahnya.
Berdasarkan informasi, data error berkisar 6 persen dari seluruh penerima BLSM. Data error meliputi penerima sudah meninggal dunia atau keluarga yang 'naik kelas' dari miskin menjadi kaya. Namun, meski sudah 'naik kelas' masih ada yang menerima BLSM.
Karena itu jika ada warga miskin belum menerima, bisa diusulkan menggantikan warga mampu yang sudah menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Untuk penggantian data tersebut menjadi tanggung jawab pihak desa untuk mengusulkan ke kantor pos.
Enny mengaku, peran kades sangat besar dalam mengusulkan penggantian penerima BLSM. Kades bisa mengumpulkan lembaga desa untuk mengusulkan penggantian penerima BLSM.
Dia mencontohkan Sualman dan Rofii, warga Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring, merupakan warga miskin yang tidak menerima BLSM. Sualman sendiri mengaku heran dengan pembagian BLSM yang tidak adil dan tidak tepat sasaran.
"Tetangga saya yang hidupnya sudah kaya kok sekarang malah dapat BLSM, sedangkan saya yang hidup miskin malah gak dapat. Data pembagian ini jelas tidak tepat dan perlu dikoreksi," kata Sualman. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembagian BLT yang masih tidak tepat sasaran harus segara dirapikan.
Baca SelengkapnyaKemenko PMK telah memanfaatkan data PK sebagai basis data Pensasaran Percepatan Penurunan Kemiskinan EKtrem (P3KE).
Baca SelengkapnyaWarga sebelumnya menggelar aksi solidaritas karena banyak siswa dari keluarga miskin tidak diterima SMA Negeri 4 Depok.
Baca SelengkapnyaAdapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaPadahal KJP Plus diperuntukkan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu.
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaLangkah ini menuai reaksi positif, hanya saja juga muncul kekhawatiran akan digunakan untuk orang tidak bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaBesaran dana yang diterima bagi siswa SD/MI sebesar Rp250 ribu, SMP/MTs Rp300 ribu dan SMA/MA sebesar Rp420 ribu.
Baca SelengkapnyaPenerima KJP adalah warga DKI yang memang benar-benar dari golongan tidak mampu
Baca Selengkapnya