Ormas di Solo Protes Prosedur Penangkapan Farid, Ahmad Zain dan Anung

Merdeka.com - Penangkapan Ustaz Farid Ahmad Okbah, Ahmad Zain dan Dr. Anung Al Hamat oleh Densus 88 menimbulkan reaksi keras oleh kumpulan ormas Solo Madani Indonesia Jaya. Mereka meminta kepolisian memberikan penjelasan detail terkait penangkapan tersebut.

Ketua Solo Madani Indonesia Jaya, Yusuf Suparno mengatakan, selain penjemputan paksa, sejumlah barang pribadi mereka juga disita dan dijadikan barang bukti.

"Dan sampai saat ini, kondisi mereka bertiga belum dapat dipastikan karena belum diperbolehkannya keluarga atau kuasa hukum untuk menemui mereka," kata Yusuf, Rabu (17/11).

Atas peristiwa tersebut, sesuai dengan falsafah dasar negara Republik Indonesia di Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Hak Asasi Manusia, pihaknya menyampaikan sejumlah tuntutan.

"Pelaksanaan UU no 5 tahun 2018 tentang Terorisme, tidak boleh melanggar UUD 1945 dan KUHAP yang berlaku," ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, sesuai dengan pasal 18 ayat 1 KUHAP, penangkapan seseorang harus disertai surat penangkapan kepada keluarga. Atas dasar tersebut pihaknya mengajukan protes keras kepala Polri selaku institusi yang membawahi Densus 88.

"Kami menuntut Kepolisian mengedepankan due process of law, bekerja profesional, presisi, transparan dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban dan keamanan," tandasnya.

Pihaknya juga meminta kepada polisi agar ketiga tersangka diberikan hak menghubungi keluarga dan didampingi penasehat hukum. Hal tersebut sesuai Pasal 69 KUHAP. Sehingga pihaknya meminta agar Kepolisian memberikan akses kepada keluarga dan tim advokat, untuk dapat menjalankan tugas pendampingan hukum.

Pihaknya juga menuntut Kepolisian agar menjelaskan detail peristiwa dan dugaan dasar penangkapan yang dilakukan terhadap ustadz Farid Ahmad Okbah dkk, atas dasar profesionalisme, transparansi dan rasa keadilan bagi masyarakat.

"Kami juga menuntut agar Kepolisian menjalankan tugasnya dengan menghormati norma kesopanan, norma ketimuran sehingga perilaku yang dikategorikan tidak menghargai kehormatan muslimah bisa dihindari," tandasnya.

Selain itu, pihaknya juga menuntut penjelasan dan penarikan pernyataan Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan yang menyatakan bahwa Farid Okbah membuat Partai Dakwah sebagai solusi melindungi anggota JI. Menurutnya hal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang menjadi landasan kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul.

"Kami mendesak agar pemerintah segera membubarkan Densus 88 karena banyak sekali catatan hitam akan kinerjanya," pungkas dia.