OSO langsung pecat Miryam dari Hanura jika terbukti korupsi e-KTP

Merdeka.com - Anggota DPR Fraksi Hanura Miryam S Haryani disebut-sebut terlibat dalam pusaran kasus korupsi e-KTP. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengeluarkan surat cekal bepergian ke luar negeri terhadap Srikandi Hanura itu.

Ketua Partai Hati Nurani (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) akan menindak tegas Miryam bila terbukti terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Hal itu akan langsung dilakukan OSO begitu hakim telah memberikan keputusan berkekuatan hukum tetap terhadap Miryam.

"Kalau nanti sudah ada ketetapan hukum ya jangankan Partai Hanura semua partai pun akan melakukan langkah-langkah dalam menyelamatkan partainya ya kan semua partai akan melakukan hal itu," kata OSO di Kompleks DPR MPR RI, Jakarta, Rabu (5/4).

KPK dalam waktu dekat akan mengumumkan tersangka baru dalam kasus korupsi e-KTP ini. Nama Miryam saat ini disebut-sebut telah ditetapkan sebagai tersangka baru oleh KPK.

Kabar tersebut pun langsung ditanggapi OSO. Menurutnya, Hanura telah melayangkan panggilan terhadap Miryam.

"Sudah saya sudah panggil dan dia harus segera datang dalam Minggu ini," tegasnya.

Namun, hingga kini Miryam pun belum juga memenuhi panggilan tersebut. Miryam beralasan saat ini masih sibuk dalam menjalani persidangan.

"Nah saya enggak mau maksa-maksa nanti jangan dilaporkan saya lagi memaksa-maksa Miryam begitu kan," ungkap OSO.

OSO pun mengaku tak tahu menahu soal kesaksian Miryam yang sempat mendapatkan tekanan dari anggota DPR lain terkait kasus e-KTP.

"Waduh saya mesti tanya, betul enggak ditekan," ucapnya.

Dia pun mengaku tak tahu peristiwa tersebut lantaran baru menjadi Ketua Partai Hanura. Sehingga dia tak mau mengambil sikap tanpa mengkonfirmasi kebenaran peristiwa itu.

"Saya baru di Hanura ini. Saya belum tahu kejadian ini. Saya baru dengar lantas tiba-tiba dipaksakan harus saya menjawab yang di mana saya enggak tahu. Kalau saya salah langkah nanti l dikatanya saya enggak negarawan," tutupnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Hanura Miryam D Haryani dalam kasus dugaan korupsi mega proyek e-KTP. Namun, proses penetapan tersangka itu masih berjalan dan belum bisa ditentukan waktunya.

"Kita belum bisa menyebutkan tersangka baru, karena prosesnya sedang berjalan untuk kepentingan pengembangan perkara," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/4).

Febri mengatakan, saat ini penyidik tengah membahas penerapan pasal terhadap Miryam. Kemungkinan, KPK akan menjerat Miryam dengan pasal 21 atau pasal 22 Undang-undang (UU) Tipikor.

"Apakah penerapan Pasal 21 atau Pasal 22 UU Tipikor? Nah itu sedang kita bahas secara intensif saat ini," ujar dia.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjerat Miryam sesuai 174 KUHAP karena dia dianggap berbelit-belit dan tak konsisten memberikan keterangan dalam persidangan Irman dan Sugiharto.