OSO: Utang negara yang terkecil dilakukan pemerintah sekarang ini
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) berharap tak ada kebohongan dan kepalsuan yang diungkap pihak-pihak tidak bertanggung jawab mengenai utang negara. Sebab pihak-pihak tersebut menilai utang yang menumpuk disebabkan pembangunan di era pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.
"Saya ingin mengungkapkan tentang piutang negara, kita semua yang ada di sini, adalah yang di dalam proses lima tahun pembangunan. Sekarang ini yang sudah 3 setengah tahun. Kita semua orang yang bertanggung jawab dan melihat fakta terbuka bahwa piutang negara itu yang terkecil dilakukan oleh pemerintah sekarang ini," ujar OSO di Hotel Swiss Belinn, Singkawang, Kalimantan Barat, Sabtu (28/4).
"Jangan ada kebohongan, kepalsuan, emosional, fitnah seolah-olah utang itu bertempat karena dipembangunan di era kita sekarang ini," tambahnya.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang sampaikan pesan OJK? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
-
Bagaimana OJK sampaikan pesan antikorupsi? Untuk menarik minat dan antusiasme pengunjung, OJK mengemas kegiatan pada booth dengan permainan, publikasi berupa papan penghargaan dan informasi seputar program penguatan integritas OJK.
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
-
Bagaimana oposisi membantu memastikan transparansi dalam pemerintahan? Mereka dapat mengajukan pertanyaan yang menantang, meminta penjelasan, serta mengusulkan hak angket untuk menyelidiki kebijakan atau kasus tertentu. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah terus melakukan koreksi tentang utang negara. OSO menilai secara fakta utang yang terkecil adalah di era pemerintahan saat ini. Jikapun membengkak, itu akibat pemerintahan masa lalu.
"Kita justru terus menerus melakukan koreksi dan penglihatan secara fakta bahwa utang itu yang terkecil selama periode per-pemerintah sekarang inilah yang terkecil. Bahwa kewajibannya besar, kewajiban membayar besar tentu itu akibat dari pada pertanggung jawaban utang yang lama," tuturnya.
Lebih lanjut, OSO juga mendukung langkah strategis pemerintah dalam upaya memakmurkan daerah. Contohnya dengan mempermudah akses masyarakat dengan pembangunan infrastruktur di daerah.
"Kita harus berkomitmen bahwa pembangunan harus merata sehingga infrastruktur penting, dan saya tidak peduli siapa yang membangun namun hasil dari pembangunan yang sudah dilakukan akan menjadi milik daerah," pungkas OSO.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca SelengkapnyaMenghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik.
Baca SelengkapnyaRasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan memberikan keringanan utang kepada 2.821 debitur.
Baca SelengkapnyaPosisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca SelengkapnyaOJK menyatakan penyaluran dana fintech ke Jawa Barat menembus angka Rp 13,8 triliun.
Baca SelengkapnyaKarena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.
Baca Selengkapnya