Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Paham khilafah dinilai tak laku di RI tapi pemerintah tak boleh lengah

Paham khilafah dinilai tak laku di RI tapi pemerintah tak boleh lengah Nasaruddin Umar. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar menyatakan, penganut paham radikal di Indonesia jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, paham khilafah juga tak laku di Indonesia.

"Paham khilafah juga tidak laku dan tidak akan laku di Indonesia, meskipun beberapa gelintir itu ada. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia itu kompak, dan mendukung negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila. Namun, pemerintah juga tak boleh lengah. Sekecil apa pun gerakan dan paham radikal yang tumbuh, harus diantisipasi, jangan sampai membesar," kata Nasaruddin Umar, Rabu (21/3).

Mantan Wakil Menteri Agama ini juga menilai tak ada alasan bagi investor untuk mengkhawatirkan stabilitas politik dan keamanan di Indonesia terkait paham radikal. Menurutnya, pemerintah kian intensif membangun dialog dengan ormas-ormas Islam mainstream yang berpaham moderat serta pro-Pancasila, kebhinekaan, dan mendukung NKRI, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, untuk meng-counter ormas-ormas berpaham radikal.

Orang lain juga bertanya?

"Selama NU dan Muhammadiyah berada di garda terdepan dalam menjaga NKRI dan menebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), bahu membahu bersama aparatur negara seperti TNI dan Polri, insya Allah negara ini akan aman," kata Nasaruddin.

Diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017, sebagai pengganti UU No 17 Tahun 2013, tentang Ormas, pada 10 Juli 2017 lalu. DPR kemudian mengesahkan Perppu Ormas tersebut menjadi UU pada 24 Oktober 2017.

Dengan Perppu Ormas ini pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai bertentangan dengan Pancasila karena mengusung paham negara khilafah. Eks-HTI pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Nasaruddin berpendapat, langkah pemerintah tersebut belum cukup. Menurutnya, pemerintah harus mengatasi akar dari permasalahan yakni memberantas kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi dan hukum.

"Dengan demikian, paham radikal dan ekstrem akan hilang dari bumi Indonesia. Investor pun akan dibuat lebih tenang dan nyaman," katanya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cak Imin: Selama Ada Saya dan PKB Tidak Usah Khawatir Radikalisme
Cak Imin: Selama Ada Saya dan PKB Tidak Usah Khawatir Radikalisme

Agama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.

Baca Selengkapnya
13 Tahun BNPT, Imam Besar Masjid Istiqlal: Kuantitas Kelompok Radikal Jadi Minim
13 Tahun BNPT, Imam Besar Masjid Istiqlal: Kuantitas Kelompok Radikal Jadi Minim

BNPT hadir sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk menjalankan fungsi pencegahan terhadap virus-virus intoleransi.

Baca Selengkapnya
Gus Ipul: Enggak Ada Dalam Sejarah NU itu MLB, Para Kiai Tidak Suka Rebutan Jabatan
Gus Ipul: Enggak Ada Dalam Sejarah NU itu MLB, Para Kiai Tidak Suka Rebutan Jabatan

PBNU merespons adanya muktamar luar biasa yang didengungkan oleh sejumlah pihak.

Baca Selengkapnya
Ketum Muhammadiyah Tolak Wacana BNPT Kontrol Tempat Ibadah
Ketum Muhammadiyah Tolak Wacana BNPT Kontrol Tempat Ibadah

Tujuan BNPT atas wacana itu mengontrol tempat ibadah dari kegiatan radikalisme.

Baca Selengkapnya
Guru Besar UMY Tegaskan Kelompok Radikal Intoleran Tak Jelas Sumber Ilmu & Gurunya
Guru Besar UMY Tegaskan Kelompok Radikal Intoleran Tak Jelas Sumber Ilmu & Gurunya

Perdebatan tentang urgensi mendirikan negara Islam sudah selesai ketika pendiri bangsa sepakat dengan format Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ketua PBNU Tahu Dalang Muktamar Luar Biasa NU: Mereka Gerombolan Pengangguran
Ketua PBNU Tahu Dalang Muktamar Luar Biasa NU: Mereka Gerombolan Pengangguran

Ketua PBNU Abdullah Latopada menegaskan wacana MLB NU diisukan hanya dari segelintir orang

Baca Selengkapnya
MUI: Jika Ada Pihak Benturkan Agama dengan Falsafah Bangsa Jelas Keliru
MUI: Jika Ada Pihak Benturkan Agama dengan Falsafah Bangsa Jelas Keliru

Untuk mengatasi permasalahan di negara ini bukan sebuah sistem baru, tapi persatuan dan kesatuan.

Baca Selengkapnya
Polemik Larangan Jilbab Paskibraka, Muhammadiyah Minta BPIP Tak Jadi Pelopor Sekularisme
Polemik Larangan Jilbab Paskibraka, Muhammadiyah Minta BPIP Tak Jadi Pelopor Sekularisme

Haedar menyampaikan, meskipun sudah dibolehkan memakai jilbab bagi anggota Paskibraka, pihaknya menyayangkan keputusan melepas jilbab sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ogah Komentari Isu Muktamar PKB Tandingan: Wong Nggak Jelas
Cak Imin Ogah Komentari Isu Muktamar PKB Tandingan: Wong Nggak Jelas

PKB baru saja menyelesaikan pelaksanaan Muktamar PKB ke-VI yang digelar di Nusa Dua, Bali, 24-25 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
PKB Nilai PBNU Lebih Banyak Menyimpang dari Khittah NU
PKB Nilai PBNU Lebih Banyak Menyimpang dari Khittah NU

PBNU sudah menyimpang terlihat dari upaya mengambil PKB, padahal ormas.

Baca Selengkapnya
Beda dengan MUI, Ketum PBNU Sebut Salam Lintas Agama Tanda Kerukunan Umat
Beda dengan MUI, Ketum PBNU Sebut Salam Lintas Agama Tanda Kerukunan Umat

Gus Yahya menilai, salam sejahtera yang sering digunakan dalam berbagai tradisi keagamaan tidak selalu dianggap sebagai bagian dari ibadah formal.

Baca Selengkapnya
Waspadai Dalil Sesat Kelompok Teror, Tak Ada Agama Ajarkan Kekerasan
Waspadai Dalil Sesat Kelompok Teror, Tak Ada Agama Ajarkan Kekerasan

Narasi intoleran dan radikal dari kelompok teror ini perlu diimbangi dengan narasi tandingan berupa moderasi beragama dan seruan toleransi.

Baca Selengkapnya