Pakai Sistem Keamanan Super, Pemerintah Jamin Data Pengguna PeduliLindungi
Merdeka.com - Pemerintah menerapkan sistem keamanan super atau super security pada aplikasi PeduliLindungi guna mengantisipasi kebocoran data pribadi pengguna.
"Keamanan data pribadi adalah perhatian utama pemerintah, termasuk keamanan jaringan atau super security," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Anas Ma'ruf saat hadir secara virtual dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/8) seperti dilansir Antara.
Anas mengatakan sistem keamanan super itu diterapkan pada perangkat server di Pusat Data Nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
-
Bagaimana melindungi data pribadi dari pencurian? Pastikan semua perangkat kamu memiliki perlindungan maksimal yang dapat memberikan peringatan tentang pencurian identitas dan kebocoran data.
-
Kenapa teknologi ini dianggap menjaga privasi? Algoritma yang digunakan hanya mampu untuk mendeteksi posisi tubuh seseorang, bukan memperlihatkan wajah, atau bahkan penampilan seseorang. Sehingga, adanya teknologi ini menawarkan cara baru untuk menjalankan sistem pengawasan namun tetap mempertahankan anonimitas atau privasi seseorang.
-
Bagaimana Google akan melindungi privasi pengguna? Fitur ini memungkinkan aplikasi hanya untuk mengakses foto atau video tertentu yang dipilih oleh pengguna, bukan seluruh isi galeri di HP Android atau tablet.
-
Aplikasi malware apa yang mencuri data pengguna? Dikenal sebagai aplikasi SpyLoan, aplikasi bermasalah ini banyak ditemukan di Google Play Store — dan beberapa juga ditemukan di App Store Apple.
-
Bagaimana cara melindungi data PNS dari WhatsApp? 'Untuk aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan WeChat, akun dapat dicuri dengan mudah, dan jika Anda mendiskusikan bisnis resmi dengan orang lain di aplikasi ini, Anda tidak akan tahu apakah itu benar-benar orang di balik layar,' tambahnya.
-
Bagaimana orang bisa melindungi diri dari serangan siber? Para ahli keamanan siber dari ESET menyarankan agar masyarakat menghindari penggunaan kode sandi yang terlalu sederhana, karena hal ini bisa membuat mereka lebih rentan terhadap serangan siber.
"Kementerian Kesehatan sudah lama bekerja sama dengan BSSN dalam pengelolaan teknologi informasi," katanya.
BSSN adalah lembaga pemerintah yang berdiri sejak 2017 melaksanakan tugas menjaga keamanan siber secara efektif dan efisien. BSSN berfungsi melakukan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan e-commerce di Indonesia. Fungsi lainnya adalah memulihkan kerentanan, insiden maupun serangan siber.
Sebagai lembaga pemerintah yang berpusat pada manajemen krisis siber, BSSN juga berfungsi melakukan diplomasi siber hingga persandian.
Anas mengatakan aplikasi PeduliLindungi saat ini sudah ditetapkan pemerintah sebagai platform tunggal dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko penularan Covid-19 di ruang publik.
"Saat ini sedang diuji coba pada enam sektor kegiatan masyarakat," katanya.
Sektor yang dimaksud adalah perdagangan pada aktivitas itu pelayanan mal, pasar modern, pasar tradisional, dan toko-toko.
Sektor berikutnya adalah aktivitas transportasi darat, laut, udara. Kemudian sektor pariwisata yang termasuk kegiatan olahraga, kuliner dan sebagainya.
Sektor lainnya adalah aktivitas bekerja di kantor atau pabrik. Aplikasi PeduliLindungi juga berlaku pada aktivitas pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Terakhir, menyasar aktivitas keagamaan termasuk tempat-tempat ibadah.
"Terkait peningkatan aksesibilitas aplikasi ini dikembangkan dan ditingkatkan sehingga fiturnya lebih mudah untuk digunakan," katanya.
Anas menambahkan saat ini pemerintah terus mengembangkan aplikasi PeduliLindungi dari sisi infrastruktur, arsitektur, kinerja, fitur agar lebih mudah digunakan masyarakat.
"Aplikasi PeduliLindungi terus diperbaiki sehingga aksesibilitas kepada seluruh masyarakat pengguna jadi lebih mudah. Karena saat ini penggunaan aplikasi itu semakin meningkat terutama untuk protokol kesehatan di enam sektor," katanya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah akan menerapkan model ‘zero trust’ dalam pengembangan maupun penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) guna mencegah serangan siber di masa mendatang.
Baca SelengkapnyaBudi Arie akhirnya menjawab desakan agar mundur dari kursi Menkominfo.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua data nasional memiliki cadangan atau backup.
Baca SelengkapnyaBRI telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk melindungi data nasabah.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.
Baca SelengkapnyaInsiden peretasan Pusat Data Nasional (PDN) 2 di Surabaya harus dijadikan pengalaman. Sehingga, kasus tersebut tidak terjadi lagi.
Baca SelengkapnyaUU PDP ini mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Lembaga Penyelenggara PDP seperti yang tertera pada pasal 58 sampai dengan pasal 61.
Baca SelengkapnyaMensos Risma memberikan respons terkait kabar DTKS usai PDN diretas hacker.
Baca SelengkapnyaNasabah PNM Mekaar yang belum seluruhnya melek digital berpotensi menjadi korban penyalahgunaan data pribadi.
Baca SelengkapnyaKominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 yang berada di Serpong dan PDNS 2 di Surabaya.
Baca SelengkapnyaIndosat tidak hanya fokus pada penyediaan layanan yang menghubungkan dan memberdayakan masyarakat, tetapi juga pada keamanan dan privasi data pelanggan.
Baca SelengkapnyaBerikut tips jitu dari Polri untuk mengantisipasi pencurian data pribadi yang marak terjadi.
Baca Selengkapnya