Pakar Geologi: Lumpur Lapindo Brantas cemari tanah & air warga

Merdeka.com - Meski aktivitas semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur sudah mengalami penurunan, potensi bahaya masih tinggi. Potensi bahaya itu khususnya pencemaran tanah dan sumber air di desa-desa sekitar kawah lumpur panas tersebut.

Bahaya yang paling menyolok adalah jebolnya tanggul-tanggul penahan luberan lumpur panas, seperti yang terjadi pada Rabu pagi lalu (10/9), di sisi utara pusat semburan, atau tepatnya di titik 68 Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin. Sudah puluhan rumah, setidaknya sudah tercatat 20 rumah di desa luar peta terdampak itu terkena imbas luberan lumpur berbahaya tersebut.

Jika tidak segera di atasi, luberannya akan merembes ke mana-mana. Bahkan, dimungkinkan, tanggul sisi barat juga akan ikut jebol, jika Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak segera turun tangan.

Menurut pakar Geologi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS), Amin Widodo, saat ini semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas memang sudah menurun, yaitu hanya sekitar 30 hingga 60 ribu meter kubik per hari. Di banding kali pertama menyembur, pada tahun 2006 silam, semburannya mencapai 100 ribu meter kubik per hari.

"Ini sudah menurun. Tapi tetap masih sangat berbahaya, karena bisa merembes ke mana-mana kalau tidak segera diatasi," papar dosen Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS itu, Sabtu (13/9).

Yang mengkhawatirkan, kata Amin, jika tanggul yang berada di sisi barat ikut jebol, bisa mengganggu seluruh aktivitas yang ada, seperti merusak jalur kereta api dan jalur transportasi yang masih padat.

Saat ini, posisi air lumpur panas PT Lapindo Brantas, volumenya sudah membesar dan bisa menekan tanggul hingga jebol. "Sementara air (lumpur) terus menjadi besar, tanggul menjadi tertekan. Di sisi utara pusat semburan, sudah sering jebol. Di situ memang rawan karena sudah sering jebol."

"Ini peringatan bersama. Seminggu ini, yang terjadi, lumpur meluas dan merembes ke sisi utara tanggul. Rabu pagi kemarin ada beberapa rumah di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin terkena dampaknya. Ini (lumpur panas) akan mengalir terus," katanya.

Dan jika tidak segera diatasi (ditutup) semburan lumpur panas ini, lanjut dia, akan mengalir ke mana-mana. "Yang terjadi sekarang masih di sisi utara. Tapi akan segera merembet ke yang lain. Dan lumpurnya akan mengalir ke sungai, ini yang paling berbahaya. Airnya akan mengalir ke laut, dan dipakai warga sekitar sebagai tambak-tambak ikan," ungkap Amin.

Tapi yang jelas, menurut Amin, hingga saat ini warga memblokade aktivitas BPLS untuk meminimalisir dampak semburan lumpur. "BPLS boleh bekerja oleh warga, kalau ganti rugi sudah dilunasi. Kemarin (Rabu pagi) sudah bocor. Dan di tempat itu (Desa Gempolsari) merupakan tempat rawan. Satu sisi warga minta ganti rugi, sisi lain BPLS harus bekerja," kata dia menyayangkan.

Selama ini, kata Amin, untuk mengatasi dampak luberan lumpur panas PT Lapindo Brantas, BPLS mengumpulkan air lumpur ke sisi timur dan selatan, kemudian menyodetnya serta mengalirkan airnya ke Kali Porong, yang berada di sisi selatan pusat semburan.

"Tapi kemarin tidak boleh warga. Kalau sehari-harinya, memang seperti itu (melakukan penyodetan). Karena kalau tidak, tanggul bisa jebol dan ini yang mengerikan."

Diakui Amin, hingga saat ini, belum ada yang tahu kondisi di bawah tanah yang ada di sekitar pusat semburan lumpur. Sebab, hingga hari ini, BPLS belum sekalipun melakukan pengukuran.

"Karena memang tidak boleh warga, harus ada ganti rugi dulu baru melakukan pengukuran. Kita belum tahu dalamnya seperti apa? Apakah masih satu lubang atau sudah ada banyak lubang ataukah lubangnya makin membesar? Kita belum tahu," ungkapnya.

Karena pengukuran pusat semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas belum sekalipun dilakukan secara detail, masih kata Amin, sehingga antisipasi penyumbatan tidak bisa dilakukan.

"Dulu kita sudah pernah mengusulkan itu, tapi tidak boleh warga. Semburan lumpur ini, berpotensi mencemari tanah dan air-air sumur warga yang berada di sekitarnya. Sebenarnya, pendeteksian pencemaran akibat semburan lumpur ini, BPLS-lah yang melakukan."

"Tapi itu bukan kewenangan BPLS. Kewenangannya hanya di area semburan, untuk di luar area bukan tanggung jawab BPLS," tandas Ketua Tim Peneliti Lumpur Panas Lapindo dari kelompok akademisi ini.