Pakar politik nilai Khofifah cederai demokrasi hadir di rapat PKH

Merdeka.com - Kehadiran Mantan Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa dalam acara rapat koordinasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 Provinsi Jawa Timur, Selasa (30/1), di salah satu Villa di Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, menuai kontroversi.

Menurut Pakar Politik Universitas Airlangga (Unair) DR Novri Susan menilai, seharusnya Khofifah mampu mengendalikan diri untuk tidak hadir pada acara program Kemensos, yaitu rapat pendamping PKH. Sekalipun, dia di undang dengan kapasitas sebagai mantan Menteri Sosial.

"Seharusnya Bu Khofifah bisa menahan diri dan menyadari karena posisinya saat ini sebagai calon gubernur. Kalau kapasitasnya itu sebagai menteri sosial tidak masalah itu memang tugas, tetapi dia kan sebagai calon gubernur," ujar mantan Ketua Lakpesdam NU Jawa Timur ketika dihubungi merdeka.com.

Menurutnya, kehadiran Khofifah yang saat ini maju menjadi cagub Jawa Timur itu menciptakan distorsi (topeng) terhadap pemahaman masyarakat, bahwa Khofifah sebagai cagub berhasil memberikan program bantuan ketika menjabat sebagai Mensos.

"Itu sebagai distorsi praktik berdemokrasi. Jadi, secara etika politik itu tidak benar, tidak etis. Itu tidak ada edukasi politik yang benar dari figur yang masuk seperti ini," ungkap mantan Ketua Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Sidoarjo itu.

Diketahui,Khofifah Indar Parawansa, calon gubernur Jawa Timur dari Partai Demokrat, kemarin menghadiri acara rapat koordinasi Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Mojokerto.

Di acara tersebut, Khofifah mendapatkan gelar kehormatan sebagai 'Ibu PKH'. Penghargaan itu diberikan karena program tersebut dinilai salah satu program berhasil mengentaskan kemiskinan.

Meski kini sudah tidak menjabat mensos lagi, Ketua PP Muslimat yang kini maju Pilgub Jatim didampingi Emil Dardak itu meminta agar kehadirannya itu tidak dikaitkan dengan proses kontestasi atau dukungan politik saat ini.

Alasannya, menurut Khofifah, kehadiran di acara tersebut karena diminta datang oleh para pendamping PKH.

"Beliau (Khofifah) memang sudah mundur dari Menteri Sosial. Namun, kami sepakat menganugerahkan gelar 'Ibu PKH'," kata Mahbub Alfarabi, Koordinator PKH Wilayah (Korwil) 3 Jatim.