Pakde Karwo minta pemerintah beli aset Lapindo

Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap ganti rugi korban Lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur segera terealisasi. Sebab, hingga saat ini, pembayaran ganti rugi oleh PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), selaku juru bayar PT Lapindo Brantas Inc belum dilunasi.

"Karena pembayarannya macet, negara harus bertanggung jawab, yaitu dengan membeli aset Lapindo. Dewan pengarah mempunyai usulan seperti itu," tegas Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (15/1).

Menurut Soekarwo, kabar terbaru, akan ada realisasi pembayaran terhadap korban lumpur Lapindo Rp 250 miliar. "Tapi jumlah tersebut belum pasti, karena masih menunggu perkembangan."

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini juga berharap, agar pihak Lapindo segera merealisasikan pembayaran tersebut. Sebab, lanjut dia, sebagaimana janjinya, PT Lapindo Brantas akan melakukan pembayaran tuntas hingga Desember 2012. "Namun, saat ini sudah menginjak tahun 2013, dan pembayaran tersebut belum dilunasi."

Sisa ganti rugi yang belum terbayar hingga saat ini, sekitar Rp 500 milyar. Dan angka ini dijanjikan lunas pada akhir Desember lalu.

Karena kemacetan ganti rugi yang dilakukan PT LMJ, selaku juru bayar itu, dewan pengarah mengusulkan agar perusahaan milik Aburizal Bakrie itu menjual asetnya kepada pemerintah.

"Wacana tersebut masih sebatas usulan sebagai skema pembayaran ganti rugi korban luapan lumpur Lapindo, Sidoarjo. Kemarin yang ikut rapat Pak Sekda (Sekdaprov Jatim, Rasiyo) dengan pemerintah pusat. Hasilnya ada usulan dari tim pengarah agar pemerintah segera membeli aset Lapindo tersebut," ungkap Pakde Karwo lagi.

Jika memang usulan tersebut disetujui, masih menurut dia, maka hasil penjualan aset kepada negara itu akan digunakan untuk menutup ganti rugi.

"Aset tersebut adalah sejumlah tanah yang sebelumnya milik warga dan saat ini menjadi lautan lumpur. Total ada sekitar 680 hektar. Ya yang ada di peta terdampak yang ada di tanggul itu," ujar Pakde Karwo yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur tersebut.

Pakde Karwo juga mengaku terus menjalin komunikasi dengan pihak PT MLJ, terkait masalah pembayaran ganti rugi tersebut. "Komunikasi tersebut lancar-lancar saja namun hanya pembayarannya yang macet," tandasnya (mdk/hhw)