Follow
Palembang Masih PPKM Level 4, Sekolah Belum Diizinkan Gelar PTM
Merdeka.com - Palembang masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) Level 4. Sekolah-sekolah yang ada di kota ini belum diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).
Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya mengungkapkan, keputusan itu berdasarkan hasil rapat koordinasi sektor pendidikan selama PPKM bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Kamis (26/8). Palembang menjadi satu-satunya daerah di Sumsel yang masih berstatus PPKM Level 4.
"Untuk pendidikan tatap muka dibedakan level 1, 2, dan 3, boleh (belajar tatap muka), level 4 belum boleh," ungkap Mawardi.
-
Bagaimana Pemkab Kutim dukung pendidikan? Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono, salah satu prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur adalah pemberian beasiswa.
-
Apa pesan Gubernur Kalimantan Selatan untuk para siswa? “Jadilah anak Banua yang berkualitas dan berdaya saing agar dapat menjadi pemenang kedepannya. Teruslah tanamkan semangat Pangeran Antasari Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing dalam menuntut ilmu di sekolah,“ tegas Sahbirin, Martapura, Selasa (8/8).
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Siapa Gubernur Sumatera pertama? PPKI pun menunjuk Teuku Muhammad Hasan, putra asal Sigli ini ditetapkan menjadi gubernur untuk memimpin wilayah Provinsi Sumatera yang ber-ibukota di Medan.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Siapa Menteri Pendidikan setelah Kemerdekaan? Pasca kemerdekaan Indonesia, jabatan menteri saat itu beberapa dijabat oleh tokoh-tokoh yang kini namanya kurang populer di buku sejarah bahkan di telinga masyarakat.Seperti Menteri Pendidikan, mungkin banyak yang menganggap Ki Hajar Dewantara sebagai sosok utama di bidang pendidikan. Tetapi jangan salah, sosok Todung Sutan Gunung Mulia ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era Kabinet Sjahrir I dan II.
Dia menegaskan, Pemerintah Kota Palembang dapat mengikuti kebijakan ini dengan tidak membuka belajar tatap muka bagi sekolah tingkat PAUD hingga SMP demi keamanan dan kesehatan anak didik. Sementara tingkat SMA sederajat akan ditetapkan Dinas Pendidikan Sumsel.
"Dinas Pendidikan tingkat provinsi akan rapat untuk menindaklanjutinya," ujarnya.
Meski daerah yang berstatus PPKM level 1-3 diizinkan menggelar PTM, Mawardi mensyaratkan semua guru sudah divaksinasi Covid-19. Masalahnya, saat ini masih terkendala keterbatasan vaksin di semua daerah di provinsi ini.
"Syaratnya guru harus sudah divaksin, guru-guru dipastikan sudah divaksin, bagi siswa tidak diwajibkan divaksin," kata dia.
Untuk memastikan persyaratan dipenuhi, pihaknya menurunkan satgas ke setiap setiap sekolah. Pembukaan sekolah juga harus menerapkan protokol kesehatan, salah satunya membatasi siswa di kelas tak lebih dari 50 persen. "Nanti satgas akan ditugaskan untuk mengecek persyaratan," tegasnya. (mdk/yan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mu'ti mengaku telah menyampaikan hasil kajian kementeriannya maupun kajian para pakar pendidikan kepada Prabowo.
Baca Selengkapnya
Mardiono tetap optimis masih banyak ruang bagi PPP untuk berjuang. Termasuk ruang hukum dan politik.
Baca Selengkapnya
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti bicara nasib program Merdeka Belajar Nadiem Makarim
Baca Selengkapnya
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperdalam dan mengkaji sistem zonasi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca Selengkapnya
KPU bakal melarang kampanye di sekolah meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan.
Baca Selengkapnya
Keputusan evaluasi itu diambil setelah beberapa minggu belakangan, Abdul Mu'ti beraudiensi ke beberapa organisasi yang menyelenggarakan pendidikan.
Baca Selengkapnya
Penerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi.
Baca Selengkapnya
Yakni, meningkatkan kualitas ilmu sains dan teknologi yang diperoleh siswa terutama siswa SD.
Baca Selengkapnya
KPAI menyebut jumlah anak putus sekolah di Sumatera Utara (Sumut) menempati posisi kedua secara nasional.
Baca Selengkapnya