PAN ke Kemenag: Jika Tak Memungkinkan Berangkat Haji Tahun Ini, Umumkan Saja

Merdeka.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay mendesak Kementerian Agama untuk tidak menjadi pemberi harapan palsu atau PHP dalam pemberangkatan haji tahun 1442 H/ 2021 M. Saleh mendorong kepada Menteri Yaqut Cholil agar bisa segera memberi penjelasan terkait kebijakan diambil pemerintah.

"Sebelum pandemi, jemaah haji kita kan 221.000 per tahun. Mengelola jemaah sebanyak itu tidak mudah. Kalaupun diberangkatkan tahun ini, tentu tidak bisa semua," kata Saleh dalam keterangan pees diterima, Kamis (3/6).

Saleh mengamini, pemberangkatan jemaah haji Indonesia di saat pandemi tentu ada pengurangan kuota. Saleh berharap, Kementerian Agama dapat selektif untuk memilih jemaah yang didahulukan.

"Kalau ada pengurangan, pasti akan ada masalah teknis untuk memilih siapa di antara para jemaah haji yang akan didahulukan," minta Saleh.

Pihaknya berharap Kemenag memberikan kepastian terkait nasib calon jemaah haji meskipun keputusan yang diambil menunda keberangkatan.

"Jika memang tidak memungkinkan untuk memberangkatkan haji reguler tahun ini segera saja diumumkan. Dengan begitu, para calon jamaah haji kita memiliki kepastian," tutup Saleh.

Kementerian Agama (Kemenag) akan mengumumkan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 pada Kamis (3/6). Pengumuman itu akan disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bersama Komisi VIII DPR selaku mitra kerja Kemenag di kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"InsyaAllah besok siang akan kami umumkan di kantor Kemenag," kata Yaqut usai menggelar rapat tertutup mengenai pelaksanaan ibadah haji 2021 bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6).

Yaqut meminta publik bersabar terkait nasib pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dia menekankan tak ingin ada kesalahpahaman di publik saat keputusan diumumkan.

"Tadi sudah saya sampaikan sudah dibahas dari A sampai Z. Besok akan kita sampaikan ke publik. Sabar sedikit, kan harus ditata. Supaya tidak salah apa yang disampaikan ke publik, harus transparan yang disampaikan ke publik," ujar Ketua Umum GP Ansor ini.

Reporter: M Radityo