Follow
PAN Nilai Tak Elok Jika Pemerintah Beli Mobil Dinas Baru Menteri
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai tidak elok jika pemerintah membelikan mobil dinas baru untuk para menteri. Sebab, kata dia, saat ini kondisi ekonomi Indonesia tengah sulit.
"Nah kita minta perhatiannya Pak Jokowi di tengah ekonomi yang sedang melambat ekonomi sulit kemudian rakyat masih banyak yang miskin dan lain lain problem bangsa masih banyak yang lain saya kira tidak elok kalo mobil mewah itu dimunculkan di tengah kesulitan-kesulitan kita," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).
Menurut Yandri saat ini mobil para memberi dan pejabat negara juga masih dalam keadaan baik dan layak guna. Sehingga belum perlu ada pembekuan mobil baru.
-
Bagaimana mobil dinas TNI itu di jalan? Hingga traffic light berubah hijau, mobil dinas TNI itu tetap dalam antrean mobil, dan tidak menyelak antrean.
-
Kapan pembekalan Menteri? Tak hanya itu, para Menteri baru juga akan menerima sejumlah pembekalan yang dipimpin langsung oleh Prabowo pada 25-27 Oktober 2024.
-
Kenapa rombongan pejabat tidak menolong pemotor? 'Melihat hal tersebut, tak ada satupun mobil pejabat yang berhenti bahkan untuk memelankan kendaraan,' demikian dikutip dari keterangan video.
-
Mobil apa yang dibeli? Kejadian itu berawal ketika Ahmad Paisal melihat iklan penjualan mobil Toyota Rush 2018 di lokapasar Facebook.
"Saya pikir masih bagus-bagus kok untuk menteri berikutnya masih layak pakai lah menurut saya dan saya yakin Pak Jokowi nih belum tahu kalau Pak Jokowi tahu saya yakin dibatalkan kembali seperti tender-tender yang dulu kan ada tender-tender untuk pengadaan mobil untuk lembaga-lembaga tinggi itu kan dan Pak Jokowi tidak setuju, dibatalkan," ungkapnya.
Tambahnya, jika ada pengadaan mobil menteri juga perlu didata lebih lanjut berapa total mobil yang diperlukan. Serta bukannya langsung membuka tender mobil untuk menteri.
"Kalau pun mau beli kan masih bisa 20 Oktober pelantikan presiden berarti mungkin tanggal 30 terakhir pengumuman kabinet, misalkan nih. Berapa orang? Ya sambil tunggu mobil baru mungkin mobil lama masih bisa digunakan toh diambil langsung sama negara mobil-mobil menteri yang enggak jadi menteri lagi," ucapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Prabowo Subianto menginginkan mobil maung buatan PT Pindad sebagai mobil dinas Menteri hingga Wamen.
Baca Selengkapnya
Menhut Raja Juli Antoni mengaku siap menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad (persero) bila Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan perintah.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto berharap agar semua menteri dan pejabat eselon satu di kabinetnya menggunakan kendaraan dinas yang diproduksi di dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Saat ditanya kesiapan PT Pindad memenuhi permintaan pemerintah tersebut, Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Holding Defend ID, Bobby Rasyidin mengaku siap
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto berkeinginan agar mobil maung yang diproduksi oleh PT Pindad dijadikan sebagai kendaraan resmi untuk keperluan kenegaraan.
Baca Selengkapnya
Hal tersebut sesuai intruksi Presiden Prabowo Subianto agar pejabat setingkat menteri dan eselon I untuk menggunakan kendaraan serupa.
Baca Selengkapnya
Sumber dana pembelian mobil Toyota Venturer itu berasal dari urunan pejabat Eselon I di Kementan.
Baca Selengkapnya
Anggota Kabinet Merah Putih siap menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad
Baca Selengkapnya
Maruarar menjelaskan terkait konsep untuk rumah rakyat yang baru diusulkan ke DPR. Selain itu, dia juga merespons terkait ide mobil dinas menteri menggunakan Ma
Baca Selengkapnya
Deni menilai penting klarifikasi ini untuk disampaikan sesuai fakta agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut.
Baca Selengkapnya
Dalam uji emisi yang digelar tersebut terdaftar sebanyak 351 motor dan 91 mobil dinas termasuk mobil anggota.
Baca Selengkapnya
Penggunaan mobil yang diproduksi di dalam negeri untuk kendaraan dinas sebenarnya sudah pernah diterapkan oleh beberapa negara sebelumnya.
Baca Selengkapnya