PAN Nilai Terlalu Jauh Bentuk Pansus Untuk Selidiki Temuan e-KTP Tercecer
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki temuan sekarung blangko e-KTP di sejumlah daerah terlalu dini. Menurutnya, saat ini lebih baik menunggu hasil investigasi polisi terlebih dahulu.
"Enggak terlalu penting, jadi saya pikir kita harus mendengar penjelasan dan investigasi yang dilakukan kepolisian. Jadi untuk memutuskan bahwa kita harus membentuk Pansus itu saya pikir terlalu jauh kalau pada saat sekarang," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12).
"Jadi kita tunggu dulu sedang dilakukan investigasi oleh pihak kepolisian," sambungnya.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Kapan Panwascam Pilkada 2024 mulai bekerja? Masa Kerja Panwascam Pilkada 2024 dimulai sejak pelantikan jabatan, yaitu tanggal 24 Mei 2024.
-
Mengapa Panwaslu Pilkada 2024 penting? Panwaslu Pilkada 2024 memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan kelancaran proses pemilihan.
-
Kenapa PAN melaporkan kasus perusakan APK ke Bawaslu? 'Kami sengaja laporkan ke Kepolisian dan Bawaslu karena hal ini merupakan tindakan kriminal, agar tidak terulang lagi,' kata Anton Purba di Kantor Bawaslu Kota Kediri.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Kenapa Panwascam dibentuk? Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 perlu dilakukan dengan baik dan sistematis. Salah satunya dengan membentuk tim pengawas di setiap daerah untuk menjamin pelaksanaan Pilkada yang adil.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah melakukan investigasi. Karena itu, Bara meminta semua pihak untuk menunggu hasil investigasi lembaga-lembaga terkait.
"Jadi kita tunggu hasilnya nanti setelah reses saya pikir DPR akan memanggil pihak-pihak kepolisian dan Kemendagri untuk memberikan penjelasan," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersilakan sejumlah anggota DPR Komisi II membuat Pansus untuk mendalami sekarung e-KTP yang tercecer di daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur. JK menilai pembuatan pansus penting agar masyarakat, petugas serta para aparat dapat berhati-hati.
"Menggalangkan pansus e-KTP silakan, itu juga penting sehingga masyarakat, petugas-petugas dan aparat-aparat negara lebih hati-hati. Kalau mau pansus silakan itu juga penting," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Semua persengkataan pemilu harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
Baca SelengkapnyaMenurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, pencatutan KTP untuk dukungan merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti
Baca SelengkapnyaSekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pengusutan dugaan kecurangan Pemilu tak hanya melalui pengajuan hak angket.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
Baca SelengkapnyaLangkah tim panel Pansus PKB selanjutnya adalah kembali mengundang tokoh-tokoh yang diyakini memiliki informasi yang diperlukan.
Baca SelengkapnyaPPATK ungkap danya temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang
Baca SelengkapnyaKesepakatan itu disampaikan para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya