PAN, PKS & PPP sentil Kapolri soal penggunaan 'muslim' di kasus MCA
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Daeng Muhammad menyoroti penyebutan kasus tindak pidana menyebar hoaks kelompok yang mengatasnamakan Muslim Cyber Army (MCA). Hal itu ia ungkapkan setelah mendengar aspirasi rakyat di daerah pilihannya di Jawa Barat.
"Mereka memberi aspirasi, Pak Daeng sampaikan karena Bapak kan Komisi III, kita membicarakan persoalan, kenapa kalau sebelah enggak cepet, enggak rame. Kalau muslim cepet banget rame. Dimana muslim yang ajarkan hoaks? Dimana muslim yang ajarkan fitnah? Jangan-jangan pakai muslim menyudutkan kita," kata Daeng dalam rapat kerja Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).
Di tempat yang sama, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzamil Yusuf menilai lebih arif jika polisi tidak menggunakan agama tertentu dalam penyebutan.
-
Apa yang diminta Komisi III kepada Polisi? Kebijakan Kapolri ini pun lantas turut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Siapa yang diminta Komisi III agar tegas? Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Bagaimana cara Komisi III agar polisi bisa tegas? “Dua sikap yang penting bagi jajaran di lapangan; tegas dan humanis. Berikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat dan tegas dalam menegur yang menyalahi aturan,“ demikian Sahroni.
-
Siapa yang biasa memberikan dakwah? Kegiatan dalam agama Islam tersebut dilakukan oleh mereka yang kemudian disebut dengan pendakwah.
-
Siapa pembicara? Akhirnya sampai di acara inti, ceramah pada sore hari ini akan disampaikan oleh ustaz Muhammad Halim.
-
Siapa saja yang bisa ditegur? Pastikan niat Anda murni untuk memberikan nasihat demi kebaikan, bukan untuk mempermalukan atau menghina orang yang ditegur.
"Dalam konteks tindakan pidana hoaks atau yang dilakukan kelompok tertentu yang menggunakan agama tertentu lebih arif dan lebih bijak, tidak menggunakan agama tertentu," ungkapnya.
"Karena seluruh umat agama tertentu pasti tersinggung padahal tidak ada agama yang mengajarkan itu," sambungnya.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Aswar juga meminta menggunakan istilah muslim dalam penyebutan kasus kelompok itu dihilangkan. Sebab istilah itu sangat men-generaliasi.
"Jangan terlalu ditarik kemana-mana, Muslim Cyber Army tu ada enggak? Kalau enggak ada, siapa itu yang mengatasnamakan muslim. Saya muslim loh. Itu sangat genalisir. MCA berat itu Pak istilah-istilah itu harusnya Polri cepat meresponnya," ucapnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muhaimin mengaku lupa nama karena terlalu sibuk urus masalah Pansus Haji di DPR.
Baca SelengkapnyaCak Imin membalas kritikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf terkait pembentukan Pansus Angket Haji.
Baca SelengkapnyaPertemuan turut dihadiri Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Sekjen Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Baca SelengkapnyaCak Imin pun meminta kepada seluruh kader agar menjadi kader NU yang tidak pengecut.
Baca SelengkapnyaSertifikasi juru dakwah merupakan wacana lama. Sehingga, tinggal menunggu dukungan dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menyoroti Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh.
Baca SelengkapnyaNasir menegaskan, kasus TPPU yang melibatkan Panji Gumilang harus menjadi prioritas utama.
Baca SelengkapnyaSeperti diketahui, hubungan PKB dan PBNU semakin panas. Pemicunya, Cak Imin menjadi pelopor pansus haji di DPR.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan DPP CMMI melalui surat pemberitahuan ke seluruh anggota DPP CMMI, PP Muslimah CMMI
Baca SelengkapnyaSembari bergurau, Cak Imin khawatir nanti ada yang beribadah tapi tak memakai kata Amin.
Baca SelengkapnyaKemenag sepakat pelanggaran hukum pada kerusuhan di Pamulang, Tangerang Selatan harus diproses
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia diminta proaktif mengingatkan India karena bisa mengganggu perdamaian dunia.
Baca Selengkapnya