Follow
PAN Usul DPR Panggil BPJS Kesehataan Terkait Dugaan Kebocoran Data Penduduk
Merdeka.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar Komisi IX DPR RI memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk menjelaskan terkait dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia.
"Kami akan mengusulkan agar BPJS Kesehatan memberikan keterangan secara khusus pada Komisi IX DPR terkait dugaan kebocoran data tersebut," kata Saleh Daulay di Kantor Sekretariat DPP PAN, Jakarta dilansir Antara, Jumat (21/5).
Ia mengatakan itu terkait dugaan kebocoran data yang berasal dari peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Data penduduk Indonesia tersebut diduga dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.
-
Bagaimana melindungi data pribadi dari pencurian? Pastikan semua perangkat kamu memiliki perlindungan maksimal yang dapat memberikan peringatan tentang pencurian identitas dan kebocoran data.
-
Kenapa sekretaris harus menjaga kerahasiaan informasi? Mereka juga memiliki tugas dalam menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia dan penting.
-
Siapa yang mundur karena data negara bocor? Kejadian tersebut menyebabkan Presiden Sistem Pensiun Jepang, Toichiro Mizushima mengundurkan diri dari jabatannya.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks BSI? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
-
Kenapa banyak orang tak khawatir data mereka bocor? Menariknya, banyak orang yang memilih untuk berswafoto sambil membawa KTP karena merasa bahwa data pribadi mereka sudah pernah bocor berkali-kali. Hal ini menyebabkan mereka tidak terlalu khawatir dengan potensi risiko yang mungkin muncul terkait keamanan data mereka.
-
Kenapa teknologi ini dianggap menjaga privasi? Algoritma yang digunakan hanya mampu untuk mendeteksi posisi tubuh seseorang, bukan memperlihatkan wajah, atau bahkan penampilan seseorang. Sehingga, adanya teknologi ini menawarkan cara baru untuk menjalankan sistem pengawasan namun tetap mempertahankan anonimitas atau privasi seseorang.
Saleh mengaku terkejut kabar dugaan kebocoran data tersebut karena seharusnya dijaga kerahasiaannya oleh lembaga negara seperti BPJS Kesehatan agar tidak sampai bocor.
Menurut dia, BPJS Kesehatan selama ini telah mengatakan bahwa sistem komputerisasi yang dimilikinya sangat aman.
"Untuk itu data yang ada di dalam seharusnya terpelihara dengan benar dan tidak bocor," ujarnya.
Saleh menilai pemanggilan Direksi BPJS Kesehatan untuk menjelaskan beberapa poin, yakni pertama kenapa data tersebut bisa bocor ke luar, kedua dampak dari kebocoran ierhadap pelayanan; dan ketiga apa bahayanya kebocoran itu bagi kita semua.
"Kenapa ini penting ditanya karena data peserta BPJS sudah hampir 210 juta warga negara kita yang terdaftar. Kalau semua data bocor ke orang makan berbahaya," katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai upaya pemanggilan tersebut untuk mempertanyakan mengapa kebocoran tersebut bisa terjadi, dan ujungnya bisa dilakukan audit terhadap dugaan kebocoran data tersebut.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
enko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca Selengkapnya
Data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan membantah tejadi kebocoran data seperti beredar lewat akun media sosial X @FalconFeedsio.
Baca Selengkapnya
Ia mengingatkan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar
Baca Selengkapnya
Desak Kebocoran Data Diusut, Ganjar: Jangan Sampai Kepercayaan ke KPU Hilang
Baca Selengkapnya
Data tersebut diduga bocor dari Satu Data Aparatur Sipil Negara (ASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran mengatakan bahwa data pertahanan adalah bersifat rahasia.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca Selengkapnya
Polri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber
Baca Selengkapnya
Budi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.
Baca Selengkapnya