Follow
PAN Usul DPR Panggil BPJS Kesehataan Terkait Dugaan Kebocoran Data Penduduk
Merdeka.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar Komisi IX DPR RI memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk menjelaskan terkait dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia.
"Kami akan mengusulkan agar BPJS Kesehatan memberikan keterangan secara khusus pada Komisi IX DPR terkait dugaan kebocoran data tersebut," kata Saleh Daulay di Kantor Sekretariat DPP PAN, Jakarta dilansir Antara, Jumat (21/5).
Ia mengatakan itu terkait dugaan kebocoran data yang berasal dari peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Data penduduk Indonesia tersebut diduga dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.
-
Kenapa BPJS Kesehatan luncurkan loket informasi di rumah sakit? Seiring dengan bertambahnya jumlah peserta JKN, BPJS Kesehatan memandang perlu dilakukan transformasi terhadap mutu layanan. 'Salah satu wujud nyata dari upaya transformasi mutu layanan adalah dengan penyediaan Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
-
Siapa yang membocorkan data orang Indonesia? Dalam tangkapan layarnya, akun X bernama @Fusion Intelligence Center @S memberitahukan bahwa data pribadi masyarakat Indonesia telah dibocorkan oleh sebuah channel Telegram di China.
-
Kenapa BPJS Ketenagakerjaan penting? 'Kami berharap perlindungan yang Pemerintah Kota Makassar implementasikan saat ini, dapat memberikan ketenangan dalam bekerja dan kepastian kehidupan apabila terjadi risiko kerja.
-
Mengapa BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi? Menurut Siruaya, meski Program JKN sudah berjalan hampir sepuluh tahun, namun edukasi dan sosialisasi harus terus digencarkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat menerima informasi yang tepat mengenai Program JKN.
-
Bagaimana melindungi data pribadi dari pencurian? Pastikan semua perangkat kamu memiliki perlindungan maksimal yang dapat memberikan peringatan tentang pencurian identitas dan kebocoran data.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan memastikan seluruh masyarakat di Sumatera Selatan terlindungi? 'Dukungan dari pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan komponen kunci dalam menyukseskan Program JKN. Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang telah memastikan seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan terlindungi Jaminan Kesehatan.'
Saleh mengaku terkejut kabar dugaan kebocoran data tersebut karena seharusnya dijaga kerahasiaannya oleh lembaga negara seperti BPJS Kesehatan agar tidak sampai bocor.
Menurut dia, BPJS Kesehatan selama ini telah mengatakan bahwa sistem komputerisasi yang dimilikinya sangat aman.
"Untuk itu data yang ada di dalam seharusnya terpelihara dengan benar dan tidak bocor," ujarnya.
Saleh menilai pemanggilan Direksi BPJS Kesehatan untuk menjelaskan beberapa poin, yakni pertama kenapa data tersebut bisa bocor ke luar, kedua dampak dari kebocoran ierhadap pelayanan; dan ketiga apa bahayanya kebocoran itu bagi kita semua.
"Kenapa ini penting ditanya karena data peserta BPJS sudah hampir 210 juta warga negara kita yang terdaftar. Kalau semua data bocor ke orang makan berbahaya," katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai upaya pemanggilan tersebut untuk mempertanyakan mengapa kebocoran tersebut bisa terjadi, dan ujungnya bisa dilakukan audit terhadap dugaan kebocoran data tersebut.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
enko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca Selengkapnya
Data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan membantah tejadi kebocoran data seperti beredar lewat akun media sosial X @FalconFeedsio.
Baca Selengkapnya
Ia mengingatkan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar
Baca Selengkapnya
Desak Kebocoran Data Diusut, Ganjar: Jangan Sampai Kepercayaan ke KPU Hilang
Baca Selengkapnya
Data tersebut diduga bocor dari Satu Data Aparatur Sipil Negara (ASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran mengatakan bahwa data pertahanan adalah bersifat rahasia.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca Selengkapnya
Polri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber
Baca Selengkapnya
Budi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.
Baca Selengkapnya