Pangdam Brawijaya soal demo 2 Desember: Doa tak harus di Jakarta
Merdeka.com - Warga dari sejumlah daerah berbondong-bondong ke Jakarta untuk mengikuti demo 2 Desember. Demo itu akan diisi Salat Jumat berjemaah dan doa bersama.
Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI I Made Sukadana, menyampaikan doa bersama bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di Jakarta.
"Doa bisa dilakukan di mana-mana dan di mana saja, tidak harus di Jakarta," ujarnya kepada wartawan di sela Parade Nusantara Bersatu di Makodam V/Brawijaya di Surabaya. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (30/11).
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Siapa yang ikut demo? Pada Minggu (17/3), warga di sepanjang Jalan Godean, tepatnya di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Sleman, bersama satuan Jaga Warga mengadakan arak-arakan dengan membawa banner.
-
Siapa saja yang ikut demo? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
Menurut dia, rencana aksi damai dan doa bersama ribuan umat Islam pada Jumat pekan ini memang tidak dilarang karena dijamin konstitusi dan undang-undang. Dia pun menyambut baik kegiatan itu karena mendoakan keamanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Itu sebabnya, dia meminta masyarakat tenang dan tak perllu khawatir ada sesuatu di balik demo 2 Desember karena berbentuk doa bersama.
Kepada warga Jatim yang tetap ingin berangkat, dia tak bisa melarang. Hanya saja, berpesan agar menjaga ketertiban dan kenyamanan warga lainnya.
"Tidak ada pencegahan apapun, namun kami hanya mengimbau tidak perlu ramai-ramai ke sana karena sangat riskan. Tapi merupakan hak masyarakat untuk berpendapat karena dijamin undang-undang," katanya.
Terpisah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan pihaknya tak bisa melarang warganya yang berniat demonstrasi di DKI Jakarta karena merupakan hak dan dijamin konstitusi.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut mengimbau peserta aksi untuk menjalankan kewajibannya saat di lapangan, yakni melakukannya dengan tertib dan tidak menutup jalan demi kepentingan umum.
"Hak harus diimbangi dengan kewajiban. Nah, haknya menyampaikan pendapat, dan kewajiban menyampaikannya secara tertib serta menjaga keamanan maupun kenyamanan masyarakat lain," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
anggota gabungan akan ditempatkan di titik yang telah ditentukan guna mengantisipasi adanya aksi yang anarkis
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan
Baca SelengkapnyaDiketahui, debat perdana ini dilakukan di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (6/10).
Baca SelengkapnyaKapolri mengingatkan, warga yang tak puas hasil pemilu harus tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan masyarakat lainnya.
Baca SelengkapnyaLukman menegaskan, masyarakat Indonesia harus bersatu menjaga demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan penguasa.
Baca SelengkapnyaKades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini
Baca SelengkapnyaGibran mengaku dirinya terbuka bila ada pihak yang ingin mengevaluasi dan mendapat kritik, termasuk adanya people power.
Baca SelengkapnyaSalah seorang orator menghentikan sementara orasi di kawasan Patung Kuda dan dilanjutkan dengan salat Zuhur.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaPersonel gabungan yang diturunkan terdiri dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI dan stakeholder terkait.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau tidak melintas di Jalan Merdeka Barat lantaran adanya demo ini.
Baca Selengkapnya