Pangdam Jaya soal Kepadatan di Titik Penyekatan: Berarti Ada yang Tidak Patuh
Merdeka.com - Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji mengungkapkan sebagian besar kepadatan di titik-titik penyekatan disebabkan oleh pekerja. Perusahaan mereka belum patuh menjalankan PPKM Darurat.
"Terjadinya kemacetan tadi, di atas 80 persen itu seluruhnya pekerja, yang berarti bahwa ada yang tidak patuh dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah," kata Mulyo dalam konferensi pers, Senin (5/7).
Akibatnya, para pekerja tetap masuk ke Jakarta. Meskipun mereka bekerja bukan pada sektor esensial dan kritikal.
-
Apa yang terjadi pada karyawan yang di PHK? Berdasarkan data dari pelacak independen Layoffs.fyi, hingga 30 Agustus 2024, sebanyak 422 perusahaan teknologi telah memberhentikan 136.782 karyawan.
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Bagaimana kehidupan warga di pemukiman padat? Saat memasuki area perkampungan lebih dalam, kehidupan warganya pun masih begitu terasa.
-
Apa yang terjadi pada Pegawai Konveksi di Jakbar? Setelah dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter jaga dan tim identifikasi Polres Metro Jakarta Barat disebutkan kalau CSC mengalami luka serius di kepala pelipis kanan, pipi kanan serta rahang sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
-
Siapa saja yang terdampak Pegawai Konveksi di Jakbar terjatuh? 'Sedang bekerja menaikan barang dari lantai 1 ke lantai 5, lift tersebut mengalami overload,' kata Ade Ary dalam keteranganya, Selasa (3/9).
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
Namun, dia menegaskan, hal itu bukanlah alasan untuk membiarkan para pekerja itu masuk. Mereka tetap diminta putar balik.
"Kita sampaikan kondisi seperti ini (PPKM Darurat), dan itu tidak ada alasan bagi kami dan mereka saya putar baik, sehingga tadi Gubernur menyampaikan bagi mereka yang kita putar balik supaya tidak di-PHK, karena mereka umumnya ketakutan," tegas dia.
Pihaknya pun sudah berkoordinasi hingga level RT untuk memperkuat upaya penyekatan mobilitas masyarakat. Dengan demikian, tidak perlu lagi terjadi penumpukan di titik-titik penyekatan.
"Kami sudah memberikan penekanan ke tingkat RT RW nanti ke depan lebih fokus lagi supaya tidak mengirim orang-orang atau membiarkan mereka melanjutkan mobilitasnya, sehingga terjadi penumpukan manusia di sini (titik-titik penyekatan)," tandas dia.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kondisi rumah membuat warga cemas terjadi bahaya, mereka meminta pihak terkait bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaJalan lintas Sumatera terpantau macet parah sepanjang 12 kilometer pada Jumat (5/4) sore.
Baca SelengkapnyaGalian tersebut tidak ditutup dan diperbaiki seperti semula. Sehingga kerap kali bekas galian itu cepat rusak dan kondisi itu sangat meresakan warga.
Baca SelengkapnyaPemprov Jawa Tengah mengklaim mengantisipasi agar tak lagi ada PHK massal ke depannya.
Baca SelengkapnyaDi hadapan para jemaah salat Jumat, Zain mengaku bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang
Baca SelengkapnyaSaat ini sebagian warga mengandalkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca SelengkapnyaBerhenti di jembatan bisa memicu kemacetan hingga kecelakaan. Simak yuk!
Baca SelengkapnyaBelum diketahui penyebab ribuan truk tersebut memutuskan untuk berhenti di badan jalan.
Baca SelengkapnyaJumlah PHK di Jakarta pada Januari-Juni 2024 menembus 7.469 orang. Angka itu bertambah 6.786 orang atau 994% atau hampir 1.000% dibandingkan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaPHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.
Baca Selengkapnyakrisis air terjadi lantaran penurunan kualitas air baku di IPA Hutan Kota PAM Jaya
Baca SelengkapnyaWarga menyebut Peraturan Bupati soal jam operasional truk tambang di wilayah Kosambi sekadar pajangan. Mereka minta pemkab tutup aktivitas tambang.
Baca Selengkapnya