Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Panggil gubernur se-Papua, SBY evaluasi otonomi khusus

Panggil gubernur se-Papua, SBY evaluasi otonomi khusus pertemuan sesepuh TNI Polri. ©2012 Merdeka.com/abror rizki

Merdeka.com - Setelah menerima kunjungan lima menteri luar negeri dari Melanesian Spearhead Group (MSG), hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil sejumlah kepala daerah dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam pertemuan itu, SBY akan membahas mengenai otonomi khusus yang telah berjalan selama 13 tahun.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atutury membahas sejumlah isu, yakni percepatan pembangunan Papua serta evaluasi pelaksanaan otonomi khusus.

"Sementara ini, menurut survei dan kalangan belum dirasakan rakyat kalangan bawah. Saya ingin refresh dari presiden waktu itu, apakah masih ada yang kurang atas undang-undang otonomi khusus? Kalau ada, apa yang ingin ditambahkan dalam undang-undang itu," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1).

Orang lain juga bertanya?

Dengan evaluasi tersebut, Djoko berharap muncul upaya untuk mempercepat pembangunan di seluruh Papua. Sehingga, kesejahteraan rakyat tanah Cendrawasih tersebut bisa ditingkatkan sesuai dengan amanat undang-undang.

"Yang tidak kalah penting, paralel dengan amanat pertama, upaya kita bersama adalah upaya bersama kita untuk menghentikan tindakan gerakan bersenjata yang masih ada di Papua," lanjut mantan Panglima TNI ini.

Untuk mengevaluasi beberapa kekurangan selama berlangsungnya Otonomi Khusus yang telah dilakukan sejak 2001 lalu, Djoko meminta kedua gubernur untuk memberikan laporan mengenai seluruh perkembangan pembangunan di Papua. Serta beberapa kekurangan yang terjadi selama otonomi khusus berlangsung.

"Sudah 12 kali pertemuan dan sudah hasilkan draf awal yang harus disinkronkan Papua Barat dan Papua. Baru dibahas bersama dengan kemendagri sebagai supervisi dengan para menteri lain yang apa-apa yang jadi substansi dari perubahan dan penambahan otonomi khusus tersebut," tandasnya.

"Progres report ini akan dibahas bersama setelah matang bersama kedua gubernur dibawa ke kemendagri, lalu dibahas di tingkat kementerian bersama dengan teman-teman Papua," pungkasnya.

Dalam pertemuan itu, SBY didampingi Wakil Presiden Boediono, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mendikbud Mohammad Nuh, Kepala BIN Marciano Norman, Kapolri Jenderal Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Menkes Nafsiah Mboi, Wamenkum HAM Deny Indrayana, Wamenkeu Any Ratnawati, Wamen PU Hermanto Dardak, dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto. (mdk/did)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kapolri Tunjuk Dua Kapolda untuk Pembentukan DOB
Kapolri Tunjuk Dua Kapolda untuk Pembentukan DOB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk dua Kapolda untuk Daerah Otonom Baru atau DOB, yakni Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Baca Selengkapnya
2 Jenderal Jadi Kapolda di Daerah Otonomi Baru Papua tetapi Belum Punya Markas, Ini Penjelasan Polri
2 Jenderal Jadi Kapolda di Daerah Otonomi Baru Papua tetapi Belum Punya Markas, Ini Penjelasan Polri

Dua Kapolda tersebut yakni Brigjen Pol Alfred Papare sebagai Kapolda Papua Tengah, dan Brigjen Pol Gatot Haribowo sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Baca Selengkapnya
Kunker ke Papua Tengah, Wamendagri Ribka Bicara Pembangunan Manajemen Pemerintahan di 4 DOB
Kunker ke Papua Tengah, Wamendagri Ribka Bicara Pembangunan Manajemen Pemerintahan di 4 DOB

Dari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.

Baca Selengkapnya
Potret Dua Jenderal TNI-Polri Kompak Kunjungi Papua
Potret Dua Jenderal TNI-Polri Kompak Kunjungi Papua

Panglima TNI menumpang Pesawat TNI-AU Boeing A-7307. Dan Kapolri menggunakan Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-800.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Lakukan Pendekatan Kesejahteraan, Percepatan Pembangunan Papua Dimulai Tahun Ini
Pemerintah Lakukan Pendekatan Kesejahteraan, Percepatan Pembangunan Papua Dimulai Tahun Ini

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.

Baca Selengkapnya
Ini Instruksi Kemendagri ke Pemprov Papua untuk Bereskan Masalah Beasiswa Siswa Unggul Papua</p>
Ini Instruksi Kemendagri ke Pemprov Papua untuk Bereskan Masalah Beasiswa Siswa Unggul Papua

Wempi menegaskan, rapat tersebut digelar untuk menyamakan persepsi, pemahaman, dan mencari solusi seputar permasalahan yang berkaitan dengan beasiswa SUP.

Baca Selengkapnya
Tak Ada Kandidat Lain, Paslon Tunggal di 48 Daerah Ini Bakal Lawan Kotak Kosong Saat Pilkada 2024
Tak Ada Kandidat Lain, Paslon Tunggal di 48 Daerah Ini Bakal Lawan Kotak Kosong Saat Pilkada 2024

Sementara dari 37 provinsi yang melaksanakan pendaftaran pilkada, hanya provinsi yakni Papua Barat yang memiliki satu pasangan berlaga di pilkada.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Sambangi Kapolri Listyo, Bahas Soal Pemilu 2024 sampai Papua
Panglima TNI Jenderal Agus Sambangi Kapolri Listyo, Bahas Soal Pemilu 2024 sampai Papua

Beberapa yang dibahas terkait sinergitas TNI-Polri dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pimpin Upacara di Papua, Wamen Raja Juli Antoni Intruksikan Langkah Mitigasi Konflik Pertanahan
Pimpin Upacara di Papua, Wamen Raja Juli Antoni Intruksikan Langkah Mitigasi Konflik Pertanahan

Presiden Jokowi sangat mencintai rakyat Papua, buktinya dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Selengkapnya
KPU: Provinsi Papua Siap Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional
KPU: Provinsi Papua Siap Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional

Kini hanya tinggal menunggu kedatangan pimpinan KPU Papua untuk mengikuti rapat pleno.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Kabar Sebut Kunjungan Jokowi ke Daerah 'Ngekor' Jadwal Kampanye Ganjar
Istana Jawab Kabar Sebut Kunjungan Jokowi ke Daerah 'Ngekor' Jadwal Kampanye Ganjar

Istana Jawab Kabar Sebut Kunjungan Jokowi ke Daerah 'Ngekor' Jadwal Kampanye Ganjar

Baca Selengkapnya
Mencari Solusi Cepat Selesaikan Pelanggaran HAM di Papua
Mencari Solusi Cepat Selesaikan Pelanggaran HAM di Papua

Ketua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya DOB di Papua akan memudahkan penanganan kasus HAM.

Baca Selengkapnya