Panggil gubernur se-Papua, SBY evaluasi otonomi khusus
Merdeka.com - Setelah menerima kunjungan lima menteri luar negeri dari Melanesian Spearhead Group (MSG), hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil sejumlah kepala daerah dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam pertemuan itu, SBY akan membahas mengenai otonomi khusus yang telah berjalan selama 13 tahun.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atutury membahas sejumlah isu, yakni percepatan pembangunan Papua serta evaluasi pelaksanaan otonomi khusus.
"Sementara ini, menurut survei dan kalangan belum dirasakan rakyat kalangan bawah. Saya ingin refresh dari presiden waktu itu, apakah masih ada yang kurang atas undang-undang otonomi khusus? Kalau ada, apa yang ingin ditambahkan dalam undang-undang itu," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1).
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Apa yang dibahas BPH Migas saat berkunjung ke Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas dan anggota Komite BPH Migas belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua dan Maluku di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Apa tugas Kominfo di Papua? Tugas yang diemban Libra dan rekannya sesama bidan maupun tenaga kesehatan di Papua tidak mudah. Kondisi geografis provinsi paling timur Indonesia penuh tantangan. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir memang terus membenahi Papua. Namun medan yang berat membuat upaya itu belum bisa menjangkau setiap jengkal tanah Papua.
-
Apa tujuan pertemuan PDIP di Bali? 'Hari ini Ibu Megawati akan memimpin langsung konsolidasi PDIP di Bali, di mana seluruh kader partai dihadirkan untuk mengompakkan suatu semangat juang dan kita lihat Bali ini militansinya sangat tinggi.'
-
Dimana KPU Papua Pegunungan rapat pleno? KPU Papua Pegunungan terpaksa menggelar pleno di Sentani karena KPU Tolikara melaksanakan pleno di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jayapura, Papua.
Dengan evaluasi tersebut, Djoko berharap muncul upaya untuk mempercepat pembangunan di seluruh Papua. Sehingga, kesejahteraan rakyat tanah Cendrawasih tersebut bisa ditingkatkan sesuai dengan amanat undang-undang.
"Yang tidak kalah penting, paralel dengan amanat pertama, upaya kita bersama adalah upaya bersama kita untuk menghentikan tindakan gerakan bersenjata yang masih ada di Papua," lanjut mantan Panglima TNI ini.
Untuk mengevaluasi beberapa kekurangan selama berlangsungnya Otonomi Khusus yang telah dilakukan sejak 2001 lalu, Djoko meminta kedua gubernur untuk memberikan laporan mengenai seluruh perkembangan pembangunan di Papua. Serta beberapa kekurangan yang terjadi selama otonomi khusus berlangsung.
"Sudah 12 kali pertemuan dan sudah hasilkan draf awal yang harus disinkronkan Papua Barat dan Papua. Baru dibahas bersama dengan kemendagri sebagai supervisi dengan para menteri lain yang apa-apa yang jadi substansi dari perubahan dan penambahan otonomi khusus tersebut," tandasnya.
"Progres report ini akan dibahas bersama setelah matang bersama kedua gubernur dibawa ke kemendagri, lalu dibahas di tingkat kementerian bersama dengan teman-teman Papua," pungkasnya.
Dalam pertemuan itu, SBY didampingi Wakil Presiden Boediono, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mendikbud Mohammad Nuh, Kepala BIN Marciano Norman, Kapolri Jenderal Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Menkes Nafsiah Mboi, Wamenkum HAM Deny Indrayana, Wamenkeu Any Ratnawati, Wamen PU Hermanto Dardak, dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk dua Kapolda untuk Daerah Otonom Baru atau DOB, yakni Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
Baca SelengkapnyaDua Kapolda tersebut yakni Brigjen Pol Alfred Papare sebagai Kapolda Papua Tengah, dan Brigjen Pol Gatot Haribowo sebagai Kapolda Papua Barat Daya.
Baca SelengkapnyaDari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI menumpang Pesawat TNI-AU Boeing A-7307. Dan Kapolri menggunakan Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-800.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaWempi menegaskan, rapat tersebut digelar untuk menyamakan persepsi, pemahaman, dan mencari solusi seputar permasalahan yang berkaitan dengan beasiswa SUP.
Baca SelengkapnyaSementara dari 37 provinsi yang melaksanakan pendaftaran pilkada, hanya provinsi yakni Papua Barat yang memiliki satu pasangan berlaga di pilkada.
Baca SelengkapnyaBeberapa yang dibahas terkait sinergitas TNI-Polri dalam menghadapi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi sangat mencintai rakyat Papua, buktinya dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca SelengkapnyaKini hanya tinggal menunggu kedatangan pimpinan KPU Papua untuk mengikuti rapat pleno.
Baca SelengkapnyaIstana Jawab Kabar Sebut Kunjungan Jokowi ke Daerah 'Ngekor' Jadwal Kampanye Ganjar
Baca SelengkapnyaKetua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya DOB di Papua akan memudahkan penanganan kasus HAM.
Baca Selengkapnya