Panggil James Riady, KPK tak menutup kemungkinan kembangkan kasus Meikarta

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa CEO Lippo Group James Riady sebagai saksi dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta. James dijadikan saksi untuk sembilan tersangka dalam kasus ini.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk menguatkan penyidikan kasus tersebut. Bahkan, kata Basaria, tak menutup kemungkinan pihaknya tengah mengembangkan penyidikan.

"Kalau penyidik memanggil saksi pasti untuk menguatkan penyidikan dari keterangan saksi tersebut. Menguatkan tuduhan yang diberikan kepada tersangka, dan kedua itu kemungkinan pengembangan penyidikan," kata Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/10).

Orang lain juga bertanya?

Basaria mengatakan, pemeriksaan James Riady juga untuk melihat sejauh mana peran yang bersangkutan dalam izin pembangunan Meikarta. Lippo Group sendiri yang menaungi pembangunan Meikarta.

"Paling tidak, apa sih beliau itu dalam kapasitasnya. Kewenangannya itu apa saja, dan batas-batas kewenangannya apa saja, apakah di dalam mengeluarkan uang, misalkan sekian miliar, apakah harus sepengetahuan beliau," kata Basaria.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan didug menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Reporter: Fachrur Rozie

(mdk/cob)