Panggil Panglima TNI hingga KaBIN, Wiranto tak ingin ada kegaduhan
Merdeka.com - Guna menghindari isu tak sedap terkait pembelian senjata dan juga amunisi yang diduga ilegal, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memanggil para penegak hukum. Pemanggil ini menurut Wiranto untuk menyelesaikan masalah.
"Saya sampaikan kita akan menyelesaikan dengan koordinasi bersama para pejabat dari instansi yang terkait dari TNI, polisi, BIN, Pindad, BNPT, BNN, semua aparat pemerintahan, aparat negara yang menggunakan senjata api. Saya undang kemari untuk bincang-bincang kembali," ujarnya di Kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).
Wiranto mengatakan hal-hal yang menyangkut regulasi, penggunaan, menyangkut pembelian, pengadaan dan sebagainya bisa diatur dengan jelas.
-
Apa yang dilakukan Panglima TNI terhadap kasus ini? Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan proses hukum terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran tindak pidana.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
-
Kenapa Panglima TNI tegas tentang judi online? 'Sekarang yang marak kan judi online, ya kita hukum,' kata Agus saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).
-
Bagaimana Panglima TNI memperkuat hubungan pertahanan? Di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Agus Subiyanto, kedua angkatan bersenjata memperluas interaksi profesional dan hubungan antar masyarakat melalui kunjungan tingkat tinggi secara berkala, mengikuti kursus, pertukaran profesional, dan latihan bilateral dan multilateral.
-
Apa tugas dari Panglima TNI? Dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional.
-
Siapa yang memimpin misi beli senjata? Kolonel Ahmad Yani memimpin delegasi Angkatan Darat ke negara-negara di Eropa Timur.
"Dan dengan demikian tidak banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat macam-macam. Karena spekulasi itu jelas akan membuat gaduh, resah, dan sebagainya, dan tidak menguntungkan bagi stabilitas nasional," jelasnya.
"Kita sedang membangun seperti ini, kita butuh ketenangan, kedamaian, dan kebersamaan," pungkasnya.
Sementara itu pantauan merdeka.com, telah hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Direktur Bea Cukai Heru Pambudi, dan Direktur Pindad Abraham Mouse.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas ini untuk BIN.
Baca SelengkapnyaAgus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaFadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta Agus berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat terkait penanganan Papua.
Baca SelengkapnyaDudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari fraksi PDIP, Utut Adianto mengingatkan hal penting untuk Panglima TNI beserta jajarannya
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca Selengkapnya"TNI jangan terpengaruh dengan iming-iming partai politik untuk ikut terlibat atau mendukung," pesan Yudo.
Baca Selengkapnya