Panggil Panglima TNI hingga KaBIN, Wiranto tegaskan polemik senjata selesai

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan polemik terkait ribuan senjata juga amunisi diduga ilegal sudah selesai. Sebab, hal ini sudah diselesaikan dalam rapat tertutup yang dihadiri oleh para penegak hukum terkait.

Menurut Wiranto, banyaknya regulasi yang mengatur pengadaan senjata api yang diundangkan sejak 1948 sampai tahun 2017 membuat proses pengiriman dan penerimaan barang menjadi sulit. Paling tidak ada empat undang-undang, satu Perppu, satu Inpres, empat peraturan setingkat menteri yang mengatur pengadaan itu.

"Semua itu menyebabkan perbedaan pendapat yang berkembang di berbagai institusi yang menggunakan senjata api," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).

Oleh karena itu, Wiranto menegaskan segera dilakukan pengkajian dan penataan ulang berbagai regulasi tersebut tentang kemampuan senjata api sampai dengan kebijakan tunggal. Sehingga tidak membingungkan institusi yang diberikan kewenangan menggunakan senjata api.

"Nah sekarang yang berkaitan dengan pengadaan Sagl 40x46 yang masih bertahan di Bea Cukai Soekarno Hatta, akan segera dikeluarkan rekomendasi dari Panglima TNI, amunisi tajamnya dititipkan ke Mabes TNI, amunisi dan tiga macam, ada asap, ada gas air mata, ada yang tajam, nah tajam nya ini nanti titip di Mabes TNI. Sehingga setiap saat kalau dibutuhkan ada satu proses untuk itu," jelasnya.

Wiranto yang mewakili pemerintah memohon kepada institusi negara maupun masyarakat untuk memahami hal ini. "Sehingga tidak lagi dikembangkan di ruang publik. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke institusi terkait," pungkasnya.

Dalam rapat selama hampir dua jam lamanya, dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Direktur Bea Cukai Heru Pambudi, dan Direktur Pindad Abraham Mouse.