Panglima ajukan Rp 1,5 T ke DPR untuk Komando Operasi Khusus TNI
Merdeka.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menghadiri Rapat Kerja (Raker) untuk membahas Recana Kerja Anggaran (RKA) 2019. Dalam rapat itu, Panglima mengajukan dana Rp 1,5 triliun untuk Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI.
"Koopsus TNI itu Rp 1,5 trilun terdiri untuk pembangunan sarana dan prasarana, pemilihan material khusus, senjata dan perlengkapan lainnya," kata Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9).
Hadi menjelaskan, dana itu akan banyak digunakan Koopsus TNI dalam hal pembangunan infrastruktur. Serta memenuhi beberapa material khusus.
-
Apa yang di serahkan ke TNI? Kementerian Pertahanan sendiri sebelumnya memang telah memesan lima unit C-130J Super Hercules.
-
Apa tugas dari Panglima TNI? Dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional.
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Siapa yang memimpin misi TNI? Mereka harus menyelundupkan senjata untuk membantu Bangsa Aljazair yang berjuang demi kemerdekaannya.
-
Apa tujuan dari perombakan struktur di TNI? Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan perombakan struktur di dalam jajaran TNI dengan melakukan rotasi. Dalam rangka persiapan 25 perwira tinggi (pati) TNI yang akan memasuki masa pensiun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
"Yang paling banyak adalah untuk pembangunan infrastruktur kemudian melengkapi material khusus karena kalau pasukan khusus beda dengan yang lain harus memiliki material khusus," ungkapnya.
Secara keseluruhan, lanjut Hadi, TNI mengajukan anggaran kerja sebesar Rp 106 triliun. Anggaran itu bisa saja naik menjadi Rp 107 triliun.
"Pagu anggaran yang sudah disetujui 106 koma sekian kemudian kita minta tambahan 107 koma sekian begitu," ujarnya.
Kata Hadi, anggaran itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan organisasi baru di wilayah timur seperti Sulawesi Selatan dan Papua. Serta akan digunakan juga untuk pembangunan saran dan prasarana keperluan organisasi baru tersebut.
"Gedung saja belum punya perumahan prajurit juga belum punya kemudian dermaga belum punya harus kita ajukan termasuk adalah Koopsus TNI. Gedung juga belum punya kemudian material khusus untuk pasukan khusus belum punya yah. Makanya kita siapkan dan ajukan," ucapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihaknya juga telah mengajukan permohonan anggaran kontijensi sebesar atau mencapai Rp250 miliar.
Baca SelengkapnyaBambang Susantono meminta tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,5 triliun untuk Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaRapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari fraksi PDIP, Utut Adianto mengingatkan hal penting untuk Panglima TNI beserta jajarannya
Baca SelengkapnyaHal itu telah dibahas dalam Rapim TNI-Polri yang dihadiri Panglima TNI dan Kapolri Sigit.
Baca SelengkapnyaTNI ikut berkomitmen membantu pemerintah menjaga kawasan hutan Indonesia yang luasnya mencapai 125 juta hektare.
Baca SelengkapnyaSalah satunya tunjangan untuk prajurit di daerah operasi termasuk fasilitas perumahan dan pendidikan untuk keluarga prajurit.
Baca SelengkapnyaPengawalan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca SelengkapnyaPrabowo usai peresmian juga menjawab terkait tambahan anggaran Kemenhan yang diungkap Menkeu Sri Mulanyani.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar di 2024.
Baca Selengkapnya