Panglima beberkan alasan kirim surat ke DPR minta TNI dilibatkan berantas terorisme

Merdeka.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengirimkan surat permohonan kepada DPR dan pemerintah soal peran TNI dalam pemberantasan terorisme. Hadi mengatakan surat permohonan itu diajukan dengan didasarkan pada dua dimensi. Dimensi pertama, peran dan fungsi serta kemampuan prajurit TNI.

TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki fungsi sebagai penangkal, penindak terhadap segala bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara akibat kekacauan keamanan.

"TNI sesuai dengan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional ya, memiliki fungsi adalah penangkal penindak dan pemulih dan fungsi itu dijabarkan dan tupoksi adalah untuk menjaga kedaulatan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa," kata Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1).

Hadi menjelaskan latar belakang pengajuan surat permohonan itu karena TNI memiliki kemampuan untuk ikut berperan aktif mengatasi ancaman terorisme.

"Sehingga saya berkirim surat untuk memohon bahwa TNI juga dilibatkan ya. Karena kemampuan tadi," jelasnya.

Dimensi kedua adalah keputusan politik. Pihaknya menunggu keputusan politik dari Pansus RUU Terorisme dan pemerintah.

"Kami nunggu keputusan politik. Jadi saya saat ini juga masih bergerak di dimensi saya sebagai TNI, kekuatan TNI seperti itu," ujarnya.

Melalui surat itu, Hadi mengusulkan penggantian nama RUU, definisi terorisme, hingga perumusan tugas TNI. TNI mengusulkan judul revisi UU dari 'Pemberantasan Aksi Terorisme' diganti menjadi 'Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme'.

Selain itu, TNI juga mengusulkan pergantian definisi teroris. Hadi menuturkan, TNI ingin definisi teroris merupakan kejahatan yang mengancam kedaulatan dan keutuhan negara.

"Definisi teroris adalah pandangan dari TNI adalah bahwa teroris itu mengancam atau kejahatan terhadap negara. Sehingga mengancam terhadap kedaulatan, keutuhan bangsa. Saya juga memohon untuk judulnya juga adalah 'penanggulangan aksi terorisme'," tambahnya.

Mantan Sesmil Presiden Joko Widodo ini tidak mau berandai-andai jika permohonan soal rumusan-rumusan dalam RUU Terorisme itu ditolak fraksi-fraksi di DPR. Dia hanya menyampaikan permohonan atas pertimbangan tugas, peran dan kemampuan TNI.

"Itu adalah dimensi yang berbeda. Silakan. Saya masih bergerak pada dimensi saya yang pertama," ucapnya.