Panglima Sebut Politik Identitas Mudah Gerus Kepercayaan Masyarakat & Raih Dukungan

Merdeka.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut politik identitas merupakan bahasa keren dari teknik propaganda. Dengan politik identitas, kepercayaan masyarakat dapat tergerus dan menjadi mudah meraih dukungan.

Ia mengatakan hal itu berdasarkan fakta dalam beberapa pekan terakhir dunia maya di Indonesia dihangatkan sejumlah isu. Isu-isu tersebut bila kita lihat membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi dan dibenturkan satu sama lain. Terdapat pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat," katanya saat menjadi keynote speaker dalam webinar yang mengusung tema 'Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara dari Aksi Separatisme di Dunia Maya', Sabtu (21/11).

Bahasa yang digunakan pun sangat provokatif serta isu yang dimainkan begitu sensitif. "Semuanya ditujukan untuk membangkitkan emosi masyarakat dan dapat dibakar sehingga dapat terjadi eskalasi yang dapat bermuara pada tindakan anarkis dan kerusuhan sosial," sambungnya.

"Langkah semacam itu merupakan propaganda untuk memecah belah. Dalam bahasa kerennya kita sebut sebagai politik identitas. Politik identitas inilah yang sejatinya digunakan oleh penjajah untuk mengadu domba bangsa kita sehingga tidak bersatu dan mudah dijajah di masa lalu. Politik identitas ini kembali marak digunakan sejak beberapa tahun belakangan ini karena dinilai mudah untuk menggerus kepercayaan masyarakat dan mudah untuk meraih dukungan," lanjut Panglima.

Ia mengambil contoh propaganda di media sosial yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI juga marak terjadi. Tak hanya berupa pemberontakan bersenjata, namun sudah berkembang melalui kampanye internasional dengan memanfaatkan media sosial di dunia maya.

"Kelompok separatis memanfaatkan dunia maya untuk memengaruhi opini dunia guna memenangkan kepentingan kelompoknya. Mereka juga memanfaatkan panggung diplomasi internasional sebagai mandala alternatif. Aksi propaganda yang dilakukan di dunia maya ditujukan untuk memperoleh dukungan internasional atas perjuangan kelompok separatis. Aksi ini dinilai lebih efektif dibandingkan perlawanan bersenjata yang mereka lakukan terhadap pemerintah," bebernya.

Wujud propaganda, tambah Panglima, berupa, dengan menyebarkan berita bohong (hoaks) yang mendiskreditkan pemerintah, dengan sasaran utama adalah masyarakat awam dan generasi muda yang haus informasi, tidak terbiasa menyaring setiap informasi dari dunia maya, dan mudah terbakar emosinya.

"Kedua, memprovokasi masyarakat dengan mengeksploitasi isu terkait SARA, seperti penistaan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, perlakuan etnis tertentu, ataupun kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur," sambungnya.

"Ketiga, menyebarkan isu-isu sosial dan isu separatisme berbahasa Inggris untuk mencari simpati dan dukungan politik dari dunia internasional, seperti yang dilakukan Benny Wenda dan Veronica Koman," katanya.

Lebih jauh, Panglima mengatakan jika tidak diantisipasi upaya separatisme seperti itu, maka akan tertinggal jauh. Nantinya akan terbentuk opini negatif terhadap pemerintah, baik di dalam negeri maupun dunia internasional, semakin meluasnya kesalahan pandangan terhadap isu sebenarnya, membelokkan upaya pemerintah dalam pembangunan nasional, dan menguatnya pendukung gerakan separatis itu sendiri di dalam dan luar negeri.

"Salah satu contoh membangun opini negatif di dunia internasional adalah bagaimana sebuah negara yang tidak mengerti kemajuan pembangunan di Indonesia, termasuk pembangunan di Papua, menganggap bahwa Indonesia telah menelantarkan Papua. Indonesia dianggap menjajah Papua dan mengangkat isu tersebut untuk menarik perhatian dunia internasional."