Panglima soal Anggota TNI Aktif Jadi Pj Kepala Daerah: Aturannya Sedang Kami Pelajari
Merdeka.com - Penunjukan Brigjen TNI Chandra As'aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat memicu polemik. Perdebatan muncul karena Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah (Sulteng) ini masih berstatus perwira tinggi aktif.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun angkat bicara mengenai kontroversi itu. Andika menyebut penunjukan Chandra sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat merupakan keputusan pemerintah.
Andika menerangkan, pihaknya masih menelaah aturan yang ada mengenai TNI aktif yang menjabat sebagai Pj kepala daerah. "Itu kan keputusan pemerintah. Saya sendiri nanti akan melihat (aturannya). Aturannya sedang kami pelajari. Tim hukum dari TNI sedang mempelajarinya," kata Andika di kampus UGM, Yogyakarta, Rabu (25/5).
-
Siapa yang memimpin Daerah Istimewa Kalimantan Barat? Dalam deklarasi tersebut, Sultan Hamid II dipilih sebagai kedua dewan serta dibantu oleh badan pemerintahan harian yang berjumlah lima orang.
-
Siapa Jenderal TNI yang pernah menjabat KSAD, Panglima ABRI, dan Menhan? Tokoh militer TNI-AD asal Jambi ini merupakan satu-satunya Jenderal yang menjabat KSAD, Panglima ABRI, dan Menhan Indonesia dalam waktu yang bersamaan.
-
Siapa yang menarik Bupati Bengkulu Utara? Diduga penarikan ini dilakukan oleh pasukan pengaman presiden (paspampres), yang mengamankan jalannya kunjungan presiden.
-
Siapa Pj Bupati Banyumas yang baru? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana melantik pejabat Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro di Gradhika Bhakti Praja Building, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No 9 Semarang pada Minggu (24/9) kemarin.
-
Dimana Bupati Bengkulu Utara ditarik? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara. Beberapa saat kemudian dia seperti ditarik oleh seseorang berbaju merah dari pinggir kerumunan.
-
Kapan Jenderal Bambang Utoyo menjabat sebagai KSAD? Pada tahun 1955, Presiden Soekarno mengangkat Jenderal Mayor Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke-4. Ia menjabat dalam kurun waktu cukup singkat yakni pada 27 Juni 1955 – 28 Oktober 1955.
Kepercayaan Pemerintah
"Penugasan ini juga tetap nantinya memenuhi legalitas, tapi juga memenuhi kepercayaan pemerintah yang diberikan pada salah satu perwira kami," sambung Andika.
Meskipun akan melakukan kajian hukum terkait penugasan TNI aktif menjadi Pj kepala daerah, Andika menyebut penunjukan ini merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah.
"Tapi jelas kalau ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. Kami siap mendukung walaupun kami juga akan mengikuti aturannya," tegas Andika.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Brigjen Toto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Provinsi Sultra.
Baca SelengkapnyaPengangkatan Kasad baru tidak perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Baca SelengkapnyaMutasi kedua jabatan ini dilakukan di musim Pemilihan Kepala Daerah.
Baca SelengkapnyaMaruli Simanjuntak dikabarkan akan menggantikan Agus Subiyanto menjadi Kasad.
Baca SelengkapnyaMenurut Dave, ini adalah putusan tepat karena pengalaman Agus yang mumpuni
Baca SelengkapnyaBachtiar Baharuddin saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum).
Baca SelengkapnyaAgus Subiyanto pernah gagal masuk sekolah calon bintara, bahkan ditolak saat melamar jadi satpam sebuah mal di Bogor.
Baca SelengkapnyaAda sejumlah nama yang dipersiapkan seperti eks PanglimaTNI Andika Perkasa hingga eks Wali Kota Semarang.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyinggung soal pencalonan Kasad Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaJika nantinya Agus akan menjabat sebagai Panglima, maka sudah ada beberapa nama jenderal bintang tiga untuk menggantikan posisi KASAD.
Baca SelengkapnyaJenderal TNI Agus Subiyanto membocorkan calon kuat Kasad penggantinya
Baca SelengkapnyaMutasi, rotasi dan pemberian promosi berlaku kepada 256 perwira tinggi (pati) di lingkungan Mabes TNI, TNI AD hingga BIN
Baca Selengkapnya