Follow
Panglima TNI ancam copot anggota yang terlibat korupsi
Merdeka.com - Panglima TNI Jendral Moeldoko menegaskan tidak akan kompromi dalam memberantas korupsi di tubuh TNI. Dengan tegas Moeldoko akan mencopot bawahannya jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
"Secara internal sering ditemukan kesalahan-kesalahan prosedur dan administrasi. Ada yang salah atas pengelolaan keuangan, langsung panglima TNI bereaksi dengan menurunkan tim untuk beri pembekalan agar standar keuangan berjalan lancar. Kalau ada yang macam-macam pasti dicopot," ujar Moeldoko, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (11/8).
Moeldoko menambahkan, dalam setiap kesempatan TNI selalu meminta petunjuk kepada KPK, untuk meminta asistensi bagaimana mencegah tindakan-tindakan korupsi. Dijelaskannya, sampai saat ini TNI masih mengikuti aturan-aturan lain yang jadi standar KPK
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Bagaimana cara TNI AD mengklarifikasi klaim pelaku? 'Narasi dalam video yang diunggah pelaku dalam video bahwa pelaku memiliki hubungan kerabat dengan Mayjen TNI Rifky Nawawi adalah tidak benar,' kata Kristomei saat dihubungi, Minggu (28/4).
-
Bagaimana modus korupsi menteri Jokowi? Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kesalahan apa yang dilakukan kopral? 'Hey kopral, kamu dengan santainya ngemut-ngemut es krim di dalam bus. Kamu pikir ini busnya nenek moyangmu. Kamu pikir ini di rumahmu apa?'
-
Apa kasus korupsi yang terjadi di KONI Sumsel? Ketua Umum KONI Sumatra Selatan Hendri Zainuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun anggaran 2021 pada Senin (4/9).
"Untuk itu dengan menentukan zona integritas bebas korupsi bagian dari upaya kami untuk menekan kebocoran. Kalau ada pemeriksaan keuangan dari BPK, tentu selalu ada laporan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hasil audit untuk direspon. Dari situ kita berikan penjelasan kepada bawahan. Semua terbuka antara kami dengan BPK," jelasnya.
Hari ini Panglima TNI Jendral Moeldoko didampingi para kepala staf angkatan, hari ini melakukan penandatanganan deklarasi 'Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Sari Korupsi di Lingkungan TNI', di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Berdasarkan rilis yang diterima merdeka.com, Senin (11/8), acara ini juga dihadiri oleh Ketua KPK Abraham Samad, ketua Ombudsman Danang Girindrawardana, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca Selengkapnya
KPK meminta maaf karena pihaknya tidak koordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henri Alfandi.
Baca Selengkapnya
Jokowi tak mau lagi ada korupsi di instansi atau jabatan yang strategis.
Baca Selengkapnya
Moeldoko mengatakan dirinya salah satu Panglima TNI yang memperkuat netralitas prajurit setiap ada pesta demokrasi.
Baca Selengkapnya
Dewasa ini kerap terjadi 'kenakalan' yang dilakukan Prajurit TNI. Bahkan, ada yang sampai menghilangkan nyawa hingga berujung bui.
Baca Selengkapnya
Moeldoko menyebut, pada zaman dulu TNI memiliki yayasan yang cenderung digunakan untuk alat bisnis. Saat ini hal tersebut sudah tidak ada lagi di TNI.
Baca Selengkapnya
TNI sudah melakukan reformasi internal, baik dari segi struktur, doktrin hingga kultur atau budaya.
Baca Selengkapnya
Kalau kasus KPK menyangkut militer seharusnya diserahkan dan kerjasama dengan pihak Puspom TNI.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.
Baca Selengkapnya
Penetapan tersangka Kepala Basarnas menuai polemik.
Baca Selengkapnya
Puspom TNI memastikan pihaknya, sesuai arahan Panglima Yudo Margono, akan terus memberantas korupsi di institusi.
Baca Selengkapnya
KPK meminta maaf karena tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henri Alfandi. Simak selengkapnya!
Baca Selengkapnya