Panglima TNI dan Tiga Generasi Kapolri

Merdeka.com - Polri baru saja mempunyai pimpinan baru yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jenderal Sigit merupakan Kapolri kelima sejak era Presiden Joko Widodo yang memimpin negeri sejak 2014.

Silih berganti Kapolri belakangan ini, namun posisi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto belum tergantikan. Hadi menjabat sejak 8 Desember 2017. Saat itu dia bekerja dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Hadi akan pensiun pada November 2021.

Hubungan kedua memimpin berakhir di 2019. Tito yang masih aktif pensiun dini karena diminta Jokowi untuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Menurut Jokowi, Tito dipilih karena memiliki pengalaman bekerja sama dengan kepala daerah saat menjadi Kapolri.

Untuk itu, Jokowi menugaskan Tito agar mengawal lapangan kerja agar investasi berjalan dengan baik.

"Kita tahu Pak Mendagri memiliki pengalaman di daerah, memiliki pengalaman yang baik di lapangan, hubungan pada saat-saat beliau menjadi Kapolri dengan kepala daerah juga baik," kata Jokowi.

Selain mengawal investasi, kata Jokowi, Tito ditugaskan memperbaiki pelayanan masyarakat dan menyelaraskan peraturan daerah. Karena tugas itu, Tito dituntut terus berkoordinasi dengan kepala daerah.

"Dalam lima tahun kemarin memang kelemahan kita ada di situ. Banyak dunia usaha yang ingin berinvestasi, baik dari lokal, nasional maupun global tapi sering terhambat di sini. Saya kira tugas yang paling berat di situ tapi juga yang berkaitan dengan keamanan dan tertib sosial juga tanggung jawab Mendagri, saya kira Pak Tito memiliki pengalaman yang baik mengalami itu," kata Jokowi.

Posisi Tito pun digantikan oleh Idham Aziz yang saat itu menjabat Kabareskrim. Pengumuman Idham sebagai calon kapolri saat itu, disampaikan usai Jokowi memperkenalkan kabinet jilid II.

Idham Aziz pun mulus menjadi Kapolri dan dilantik pada 1 November 2019. Idham merupakan Kapolri kedua yang bersanding dengan Panglima TNI Marsekal Hadi. Sama seperti dengan Tito, Idham dan Hadi selalu kompak dalam menjaga keamanan negara.

Usai dilantik pun, Idham langsung menemui Hadi. Pertemuan berlangsung selama 30 menit. Kadiv Humas Polri saat itu, Irjen M Iqbal, mengatakan silaturahmi Kapolri ke Panglima TNI untuk memperkuat sinergitas antara TNI-Polri. Idham, katanya, paham TNI merupakan mitra terpenting di dalam menjaga dan, menjamin keamanan. Kapolri akan meminta restu, serta saran agar ke depan sinergitas TNI-Polri semakin kuat.

"TNI-Polri adalah dua pilar terpenting untuk utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia," kata Iqbal.

Kebetulan, kata dia, Kapolri Idham Azis adalah junior dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. "Tentunya sebagai budaya timur, terus budaya antara senior junior, sesama di akademi, akademi kepolisian akademi angkatan. Beliau pasti akan silaturahmi," ujar dia.

Kebersamaan keduanya pun berakhir. Idham lebih dahulu diganti karena telah memasuki masa pensiun. Posisi Idham digantikan oleh Komjen Listyo Sigit Prabowo. Sigit pun menjadi Kapolri ketiga yang bersanding dengan Hadi. Diharapkan hubungan baik TNI-Polri terus terjaga dengan kerja sama kedua jenderal itu.

Mencari Sosok Tepat Pengganti Marsekal Hadi

Dipertahankannya Hadi oleh presiden tentu tak lepas dari suasana politik dan kebijakan negara. Jokowi juga masih mencari sosok yang tepat untuk melanjutkan tugas Hadi.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad, Muradi memiliki prediksi perihal jabatan orang nomor satu di TNI. Dia melihat, dari perspektif kepentingan politik Pemilu 2024.

Setidaknya, dalam catatan Muradi ada empat hal penting yang perlu dipertimbangkan Jokowi untuk menunjuk Panglima TNI setelah Hadi Tjahjanto.

Pertama tentang kebutuhan TNI di masa mendatang, setidaknya sampai Jokowi lengser pada 2024. Kedua, perihal keinginan Jokowi untuk mengubah TNI seperti apa sesuai kebutuhan pemerintah.

Ketiga ketersediaan sumber daya manusia dari tiga Matra, yang ke empat itu soal strategi pertahanan mau seperti apa.

"Dari empat ini dilihat dari ketersediaan SDM dulu, 2024 kita mau ngapain sih? Di atas 3 tahun ini, itu ada rencana katakan ingin 2024 pesta demokrasi kita lancar enggak ada gangguan, maka saya merujuk akan baik kalau nanti panglima antara 2023 sampai 2024 itu panglima dari angkatan darat," jelas Muradi saat berbincang dengan merdeka.com.

Muradi menjelaskan, angkatan darat sangat dibutuhkan untuk menjaga kontestasi pemilu dan peralihan rezim berjalan dengan mulus. Dia merujuk pada Pemilu 2019, kondisi di internal TNI tidak bagus saat itu.

Hal ini dapat dilihat dari isu yang dimainkan pada Pemilu 2019. Satu contoh PKI, Muradi yakin, isu ini tidak mungkin bisa dimainkan apabila Panglima TNI dari angkatan darat. Sementara pada pemilu lalu, pucuk pimpinan tentara dipimpin oleh angkatan udara.

Tetapi, Muradi menjelaskan lebih dalam, apabila Jokowi melihat dari perspektif kebutuhan internal TNI, sesuai dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, posisi panglima dijabat bergiliran oleh setiap matra.

Namun ada persoalan menurut Muradi, bagaimana dengan ketersediaan sumber daya manusia. Dia menyarankan Jokowi memilih jabatan panglima TNI periode 2020 hingga 2022 bukan diisi oleh angkatan darat.

"Kenapa? Karena kebutuhan pertama soal bergiliran, kedua soal situasi internal, kita enggak ada agenda politik krusial hingga 2024, belum ada, jadi alangkah baiknya kalau dipimpin bukan angkatan darat, angkatan darat setelah 2022 sampai mengawal pesta demokrasi 2024," ujar Muradi.