Follow
Panglima TNI: Malaysia jangan macam-macam di wilayah Green Area
Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan segera bertemu dengan gubernur dan bupati Kalimantan Barat (Kalbar), beserta seluruh unit TNI di sana, untuk menambah sejumlah kekuatan di wilayah Tanjung Datok.
"Ini Tanjung Datok selalu menjadi perhatian, ribut melulu. Ini sedang kita lakukan evaluasi membangun sejumlah kekuatan di sana. Kita bangun pangkalan airship, infantri juga di sana. Tanggal 28 saya undang gubernur Kalbar, bupati seluruh unsur TNI di sana untuk merumuskan kekuatan yang kita gelar di sana," ujar Moeldoko kepada wartawan di lapangan Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (25/5).
Selain itu, Moeldoko juga mengancam akan mendirikan bendera Indonesia di setiap bangunan yang didirikan Malaysia di kawasan Tanjung Datok.
-
Kenapa TNI AU ingin membom Pangkalan Inggris di Singapura? Misi Rahasia TNI AU Mau Mengebom Pangkalan Inggris di Singapura Tengah Air Base menjadi target operasi. Di sana bersarang jet tempur milik Inggris. Tahun 1963, Indonesia Terlibat Konfrontasi dengan Malaysia Kekuatan TNI dikerahkan untuk menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia yang disebut Bung Karno sebagai boneka imperialis buatan Inggris. Malaysia meminta bantuan Inggris dan negara persemakmuran lainnya. Mereka menjawab tantangan Indonesia dengan mengerahkan kekuatan militernya. Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia.
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Kenapa TNI dibentuk? TNI dibentuk sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda demi mempertahankan kemerdekaan.
-
Siapa yang diincar TNI? Satu sosok yang diincar para prajurit TNI itu adalah Kapolres Tuban, AKBP Suryono.
-
Dimana bendera diibarkan? Aksi ini dilakukan di kawasan Bukit Teras Pass, Jalur Bukanagara.
-
Siapa yang mengesahkan TNI? Sehingga pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Moeldoko menambahkan, dalam waktu dekat ini Pemerintah akan menggelar pertemuan dengan pihak Malaysia.
"Besok kita lakukan pertemuan dengan pihak Malaysia. Dari TNI, Kemenhan dan Kemlu akan pertemuan dengan Malaysia. Pertemuan tersebut di pimpin oleh Kemlu di Jakarta membahas kesepakatan baru, kalau Green Area jangan macam-macam," tegasnya.
"Bangunan yang sudah ada kalau nanti masuk wilayah Indonesia saya akan mendirikan bendera di sana, tidak akan saya bongkar," ujarnya. (mdk/mtf)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono menyatakan lokasi penurunan banner Ganjar Pranowo di lahan Makodim 1013/Mtw pada Sabtu 15 Juli 2023.
Baca Selengkapnya
Pencopotan banner dengan foto Ganjar sempat viral di media sosial. Narasi dalam video itu menyebut pencopotan itu dilakukan sepihak oknum TNI Muara Teweh.
Baca Selengkapnya
Imparsial: Pengamanan Oleh TNI Dapat Mengubah Proses Hukum
Baca Selengkapnya
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca Selengkapnya
Bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo mengingatkan relawannya agar berhati-hati memasang baliho agar tidak kembali dicopot karena lokasinya tidak benar.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya, kembali menyentil TNI dan Polri.
Baca Selengkapnya
Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berjanji seluruh prajurit TNI tidak akan bertindak arogansi.
Baca Selengkapnya
Selain melaporkan ke Panwaslu, pelanggaran ini juga akan diinformasikan kepada partainya.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI, Agus Subiyanto mengingatkan, netralitas TNI pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta Agus berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat terkait penanganan Papua.
Baca Selengkapnya