Follow
Panglima TNI: RI tak mau 143 KM wilayahnya dicaplok Malaysia
Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, Indonesia dan Malaysia telah bersepakat agar pembangunan mercusuar di wilayah perairan Tanjung Datuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, oleh negeri Jiran dihentikan. Kedua belah pihak berharap tidak ada tindakan yang dapat memperkeruh situasi.
"Selanjutnya melakukan verifikasi lagi yang dilakukan bersama-sama untuk melihat perbedaan dari suar sendiri," kata Jenderal Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/5).
Menurutnya hal itu dilakukan karena Indonesia dan Malaysia berbeda versi soal mercusuar tersebut.
-
Bagaimana Indonesia-Malaysia selesaikan masalah perbatasan? Dan kedua Kepala Negara menyetujui untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, serta berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa masalah perbatasan kedua negara,' kata Ida.
-
Mengapa pembangunan gedung tinggi dihentikan? Namun hal tersebut terhenti karena ada beberapa pertimbangan, kekhawatiran terhadap keselamatan dan kendala izin pemerintah setempat.
-
Dimana lokasi Tanjung Kesirat? Pantai Kesirat berada di Dusun Karang, Desa Girikerto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.
-
Apa saja bidang kerja sama Indonesia-Malaysia? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.
-
Siapa yang memimpin penguatan hubungan Indonesia-Malaysia? Komitmen penguatan hubungan kedua negara juga terlihat dari kunjungan di tingkat Kepala Negara. Pada Januari 2023, Perdana Menteri Dato’ Seri Haji Anwar bin Ibrahim, melakukan kunjungan kerja ke Indonesia.
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
"Kalau versi Malaysia sekarang ini berjalan, maka Indonesia akan kehilangan 143 km persegi. Maka itu kami akan melakukan pertemuan bulan depan," katanya.
Ia juga mengaku sudah menggelar rapat bersama yang ikut dihadiri kepala daerah terkait. Dalam rapat tersebut, Bupati Sambas memiliki sejumlah keluhan.
"Yaitu sering masyarakat nelayan Indonesia diusir, karena kita sendiri belum memberikan kejelasan yang pasti atas perbatasan," katanya.
"Untuk itu ke depannya, melalui pejabat pemda, akan dibangun instalasi militer di sana. Pangkalan udara di sana 750 m, sudah kita diskusikan. Persoalan-persoalan Tanjung Datuk sering muncul karena tidak ada military base di sana. Perlu menyetujui pemda membangun pangkalan militer. Kalau itu yang terjadi harus menyiapkan lahan," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, jika pihaknya telah menurunkan Polisi Militer (POM) TNI di kawasan Pulau Rempang.
Baca Selengkapnya
Tengah Air Base jadi markas pesawat jet tempur Inggris. Dijaga kuat dengan rudal antipesawat udara.
Baca Selengkapnya
Raja Juli Antoni menilai Pulau Mendol, Pelalawan, Riau bisa segera dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Baca Selengkapnya
Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Kepulauan Riau menjadi sorotan pascabentrokan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ungkap penyebab konflik di Pulau Rempang
Baca Selengkapnya
Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf mengingatkan, aspek musyawarah dalam penyelesaian konflik, termasuk di rempang.
Baca Selengkapnya
Terkait masalah Laut China Selatan, pihak pemerintah China membantah pernyataan Kemenhan AS.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sudah sepakat untuk direlokasi sebelum peristiwa bentrokan terjadi.
Baca Selengkapnya
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengusulkan pemindahan makam Pangeran Diponegoro yang berada di Makassar ke Yogyakarta.
Baca Selengkapnya
Kasal menilai Presiden Prabowo berupaya mencegah segala bentuk pertikaian di kawasan, dengan tetap menjunjung tinggi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Baca Selengkapnya
Jokowi pun menyoroti bentrok yang terjadi antara masyarakat Pulau Rempang dengan anggota polisi.
Baca Selengkapnya